Ini Beda Sri Mulyani dengan Purbaya: Defisit APBN Paruh Pertama 2026 Turun Jadi Rp196,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR RI, Jakarta. (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami defisit Rp196,5 triliun di paruh pertama. Capaian itu setara 0,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit APBN bermakna pendapatan negara lebih rendah ketimbang pengeluaran atau belanja negara. Di mana pendapatan negara di semester I-2026 mencapai Rp1.459,4 triliun, atau naik 21,4 persen secara tahunan alias year on year (yoy). Sementara belanja negara terealisasi Rp1.656 triliun, atau meningkat 17,8 persen.

“Kinerja fiskal sepanjang semester pertama, menunjukkan tren semakin menguat. Pendapatan negara terus meningkat dari Rp574,9 triliun pada akhir Maret menjadi Rp 1.459,4 triliun pada akhir Juni,” ujar Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Informasi saja, penerimaan negara sebesar Rp1.459,4 triliun itu, disumbang dari pajak sebesar Rp1.035,7 triliun. Angka itu naik 24,6 persen (yoy). Pendapatan lainnya dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp152 triliun atau tumbuh 3,4 persen (yoy). Ditambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp271 triliun, atau tumbuh 21,6 persen.

Sementara itu, belanja negara di periode yang sama, mencapai Rp1.656 triliun, berasal dari belanja pemerintah pusat Rp1.298,6 triliun. Ditambah transfer ke daerah (TKD) senilai Rp357,4 triliun.

“Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja produktif, dan pembiayaan dikelola secara terukur, defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun, atau 0,76 persen dari PDB. APBN-nya bagus, ekspansif dan mendukung pembangunan” tambah Purbaya.

Lebih Baik Ketimbang Defisit 2025

Jika defisit anggaran di semester I-2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025, memang terjadi penurunan. Namun tipis angkanya.

Di mana defisit APBN mencapai Rp197 triliun hingga semester I-2025. Kala itu, Menteri Keuangan (Menkeu) masih dijabat Sri Mulyani, menyampaikan adanya pelebaran defisit APBN kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Angka defisit sebesar Rp197 triliun itu, kata Sri Mulyani, setara 0,81 persen dari PDB. Melebar dibandingkan defisit di semester I-2024 yang tercatat hanya Rp77,3 triliun, atau 0,34 persen dari PDB. “Namun kita berharap di semester II 2025 akan pulih,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Pelebaran defisit ini, kata Sri Mulyani dipicu anjloknya penerimaan negara, khususnya sepanjang Januari dan Februari 2025. Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pendapatan negara di semester I-2025, sebesar Rp1.210,1 triliun, atau hanya 40 persen dari target. Realisasinya turun 9 persen ketimbang periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.320,7 triliun.

Penurunan ini dipengaruhi tren pelemahan harga minyak mentah Indonesia (ICP), pengalihan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara terbatas atas barang mewah.

Di sisi lain, belanja negara mengalami pertumbuhan 0,6 persen secara tahunan (yoy). Di mana total realisasinya mencapai Rp1.407,1 triliun, atau setara 38,8 persen terhadap APBN.

Meskipun defisit, pemerintah masih mampu menjaga surplus keseimbangan primer sebesar Rp52,8 triliun hingga semester I-2025.

Hingga akhir tahun, pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2025 mencapai 2,78 persen terhadap PDB, atau setara Rp662 triliun.