Respons Selisih Harga Pikap India Temuan ICW untuk Kopdes Merah Putih, Purbaya: Tunggu Hasil Auditnya

Mobil pikap Mahindra Scorpio yang digunakan sebagai kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah. (Foto: Dok. PT Agrinas Pangan Nusantara)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan selisih harga dalam pengadaan 80.000 unit mobil pikap buatan India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Purbaya memastikan, pemerintah hanya akan menggelontorkan anggaran untuk pengadaan mobil pikap India, setelah audit rampung dilakukan.

“Itu kan nanti diaudit dulu. Saya terima, saya bayar setelah diaudit. Begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya. Ya, saya bayar. Jadi saya aman. Aman. Hajar saja tuh BUMN-BUMN,” ujar Purbaya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (15/7/2026)

Saat ditanya apakah internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki data terkait selisih harga mobil pikap itu, Purbaya mengaku belum melihat hasil temuan itu. “Enggak ada. Saya belum lihat,” kata dia.

Dugaan Selisih Harga hingga Rp5,5 Triliun

Informasi saja, PT Agrinas Pangan Nusantara menjadi BUMN yang bertanggung jawab atas importasi 105.000 unit pikap senilai Rp24,66 triliun, dari India. Kontraknya kepada dua produsen otomotif asal India. Yakni, sebanyak 35.000 unit Scorpio Pickup dipasok Mahindra, sementara 70.000 unit sisanya dipasok Tata Motors, terdiri dari 35.000 unit Yodha Pickup dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.

Belakangan, ICW mengungkap adanya dugaan selisih harga pembelian sebesar Rp 61 juta hingga Rp69 juta per unit pikap.

Kalau ditotal, selisih untuk belanja 80 ribu unit, menurut ICW,  mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun. Atas temuan ini, ICW merekomendasikan agar proyek pengadaan pikap buatan negeri Bollywood itu dihentikan.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah  menjelaskan, berdasarkan analisis terhadap data ekspor-impor, nilai pembelian kendaraan oleh PT Bumi Indo Gemilang (BIG) dari produsen berada di kisaran Rp14,85 triliun hingga Rp15,53 triliun.

Sementara itu, nilai transaksi yang disampaikan PT Agrinas Pangan Nusantara (APN) sekitar Rp20,4 triliun. “Selisih sebesar Rp 4,86–Rp 5,54 triliun mengindikasikan adanya potensi perburuan rente melalui margin yang tidak sebanding dengan nilai tambah yang diberikan oleh perantara,” kata Wana dalam keterangan tertulis, Minggu (12/7).

Ia menuturkan, selisih tersebut juga mencerminkan besarnya biaya peluang (opportunity cost) karena dana dengan nilai tersebut berpotensi digunakan untuk membiayai program publik yang lebih memberikan manfaat, seperti subsidi perumahan.

Dalam penelusuran selama 25 Februari hingga 3 Juli 2026, ICW mengungkap rantai pasok pengadaan mobil pikap India guna mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, mulai dari produsen hingga pihak yang melakukan transaksi sebagai konsumen akhir.