Rupiah Boleh Babak Belur, BPH Migas: Harga BBM Subsidi Tak Akan Naik

Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho (tengah kanan) menyerahkan cendera mata kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Babel, M Yunus di Rakor Pembahasan Pemutakhiran Data Nelayan Pengguna BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan 2026, Pangkalpinang, Babel, Kamis (9//6/2026). (Foto: ANTARA/Aprionis).

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Di tengah masih lemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS, serta geopolitik yang belum membaik.

“Presiden Prabowo Subianto menjamin BBM bersubsidi tersedia untuk seluruh masyarakat secara khusus para nelayan,” kata Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho dalam Rakor Pembahasan Pemutakhiran Data Nelayan Pengguna BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan 2026, di Pangkalpinang, Bangka Belitung (Babel), Kamis (9/7/2026).

Ia mengatakan, BPH Migas memiliki sembilan komite yang ditugaskan khusus oleh pemerintah terkait stok, pengadaan dan distribusi BBM nasional baik bersubsidi dan non-subsidi.

Pengadaan dan distribusi BBM bersubsidi ini merupakan amanat Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa pemerintah pusat menjamin pendistribusian BBM kepada masyarakat di seluruh wilayah RI. “Pemerintah menjamin pendistribusian BBM ini baik di perkotaan, desa dan titik-titik terjauh di daerah terluar, terdalam dan tertinggal,” ujarnya.

Hingga saat ini, kata dia, BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar, tidak naik harganya. Harga Pertalite bersubsidi berada di kisaran Rp10.000 per liter, sementara Biosolar masih Rp6.800 per liter.

“Ini adalah salah satu upaya dan pengabdian pemerintah, di tengah gejolak politik dan geopolitik dunia,” ujarnya.

Dia mengatakan secara normal harga minyak dunia ini di kisaran 60 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, namun harga minyak dunia dari Januari hingga Juni 2026 rata-rata sudah 80 dolar AS per barel. Sementara asumsi di APBN 70 dolar AS per barel.

“Dengan adanya kenaikan harga minyak dunia ini, maka ada selisih 10 dolar AS per barel yang ditanggung pemerintah untuk menutupi kebutuhan fiskal ini,” katanya pula.

Ia sangat menyambut baik kegiatan Pemutakhiran Data Nelayan Pengguna BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel untuk menentukan kuota BBM bersubsidi di daerah ini.

“Kami setiap tahunnya menentukan kuota BBM bersubsidi untuk provinsi, kabupaten, kota dan lembaga penyalur SPBU untuk ditetapkan untuk satu tahun ke depannya dan juga melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali,” katanya lagi.