Wujudkan Program Prabowo Bangun 3 Juta Rumah, BPS Siap Bantu Data Statistik BTN

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti bersama Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu di kantor BPS, Jakarta, Rabu (8/7/2026). (Foto: Antara).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, BPS melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan BTN tentang penyediaan data dan informasi statistik terkait perumahan, menjadi landasan untuk memperkuat sinergi.

“Kami siap memberikan data atau informasi statistik kepada BTN terkait perumahan. Demi mendorong terwujudnya program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo,” papar Amalia di Jakarta, dikutip Kamis (9/7/2026).

Dia berharap, nota kesepahaman yang telah ditandatangani pada Rabu (8/7), bisa menjadi landasan bersama untuk memperkuat sinergi kedua institusi. Baik dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik, pengembangan sumber daya manusia, maupun peningkatan kesejahteraan pegawai, melalui akses yang lebih mudah terhadap layanan BTN.

Sementara itu, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, sektor perumahan merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional, karena memiliki efek berganda terhadap lebih dari 185 subsektor ekonomi.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi backlog kepemilikan rumah sekitar 9,9 juta unit. Sementara kebutuhan rumah baru sekitar 700 ribu hingga 800 ribu unit setiap tahun.

Kondisi tersebut menjadikan pembiayaan yang tepat sasaran sebagai salah satu kunci keberhasilan program 3 juta rumah.

“Kita memiliki satu kebutuhan yang cukup besar, yaitu data. Kalau kita bisa memiliki data yang lebih baik mengenai siapa masyarakat yang belum memiliki rumah, bagaimana tingkat penghasilannya, bagaimana demografinya, itu yang kita butuhkan. Dengan data yang semakin baik, pembiayaan akan semakin tepat sasaran,” ujar Nixon.

Dikatakan, BTN akan memanfaatkan data statistik dan BNBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan perumahan masyarakat berdasarkan lokasi, karakteristik sosial ekonomi, kemampuan beli, hingga potensi permintaan pembiayaan di berbagai wilayah.

Pemanfaatan data tersebut, akan diperkuat melalui hasil Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang mampu mengidentifikasi karakteristik aktivitas usaha di berbagai wilayah, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta perkembangan ekosistem usaha yang mendukung sektor perumahan.

“Informasi tersebut akan menjadi referensi penting bagi BTN dalam memperkuat strategi pembiayaan, mengembangkan layanan yang lebih relevan, serta memperluas akses pembiayaan sesuai karakteristik ekonomi di masing-masing wilayah,” ungkapnya.

Nixon menambahkan, kebutuhan terhadap data yang berkualitas akan semakin penting seiring transformasi industri perbankan yang semakin mengedepankan pengambilan keputusan berbasis data.

“Makin ke depan, data tidak bisa dipisahkan dari pengambilan keputusan. Kita membutuhkan orang-orang yang mampu mengolah data menjadi informasi sehingga bisa menjadi dasar dalam menentukan strategi dan kebijakan,” kata Nixon.

Nixon berharap, kolaborasi berbasis data tersebut menjadi fondasi yang semakin memperkuat dukungan BTN terhadap Program 3 Juta Rumah dan pembangunan sektor perumahan nasional.

“Mudah-mudahan setelah kerja sama ini kita memiliki informasi yang jauh lebih baik untuk membantu pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia,” katanya.

Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman tersebut, BTN dan BPS akan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur implementasi teknis, termasuk penyusunan model pemetaan kebutuhan perumahan berbasis BNBA, identifikasi potensi permintaan pembiayaan, pengembangan kapasitas SDM, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala.