Adanya narasi negatif terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan lumbung pangan (food estate) di Wanam, Merauke, Papua Selatan yang disuarakan oleh segelintir pihak dinilai tak berdasar. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menekankan, program cetak sawah membutuhkan proses bertahap sebelum lahan dapat optimal ditanami sebagai bagian dari investasi jangka panjang ketahanan pangan nasional.
Sudaryono juga menegaskan, program cetak sawah tidak dapat langsung menghasilkan produksi tinggi, terutama pada lahan rawa yang memerlukan pengelolaan bertahap.
“Jangan dibayangkan cetak sawah hari ini, lalu besok langsung ditanam dan panen lima ton atau 10 ton. Itu tidak bisa karena membutuhkan beberapa kali siklus,” ujar Sudaryono dikutip di Jakarta, Selasa (26/6/2026).
Sudaryono atau yang akrab disapa Masdar menjelaskan optimalisasi lahan pertanian di Wanam, Papua Selatan melalui program cetak sawah. Ia menyebut Wanam menjadi lokasi strategis untuk pertanian karena memiliki kadar air yang banyak.
“Ini adalah contoh cetak sawah di Wanam di Papua Selatan, jadi memang daerahnya daerah berawal kalaupun ada pohon, pohon itu kecil-kecil. Jadi memang menanam padi itu yang susah bukan bibitnya bukan pupuknya, bukan pestisidanya. Menanam padi atau apapun yang susah itu bukan hanya lahannya, tapi lahan yang ada airnya,” jelas Masdar.
Menurut Sudaryono, tantangan utama pengembangan sawah bukan hanya penyediaan bibit, pupuk, atau pestisida, melainkan pengelolaan air.
“Bibit bisa kita ciptakan, pupuk bisa kita siapkan, tetapi air tidak bisa diciptakan. Air hanya bisa dikelola sehingga kami fokus di daerah yang memiliki ketersediaan air,” ujarnya.
Ia menambahkan program cetak sawah juga disertai pelatihan petani, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta distribusi benih unggul. Berbagai dukungan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pengembangan pertanian.
Tak hanya itu, Masdar juga menjawab berbagai pertanyaan publik, mengapa masih mencetak sawah bila sudah swasembada pangan. Ia kembali menegaskan program cetak sawah tetap diperlukan meskipun Indonesia telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas pangan. Hal ini untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan menjaga ketersediaan pangan dalam jangka panjang.
“Penduduk kita terus bertambah, sehingga ini menjadi cadangan pangan untuk 50 sampai 100 tahun ke depan,” katanya.
“Karena penduduk kita bertambah terus maka mau tidak mau, suka tidak suka memang untuk cadangan pangan kita persiapkan pangan kita 50 sampai dengan 100 tahun yang akan datang. Mau tidak mau, suka tidak suka memang harus kita laksanakan,” ujarnya, menekankan.
Film Pesta Babi Propaganda Modern
Anggota Komisi II DPR Azis Subekti menyoroti film dokumenter Pesta Babi yang memotret pembangunan di Papua Selatan. Dia menilai, di era digital saat ini, karya sering kali digunakan sebagai alat propaganda secara yang dapat mendelegitimasi negara melalui narasi yang tidak berimbang.
“Dalam dunia modern, propaganda hadir lebih halus melalui dokumenter yang tampak humanis, melalui potongan penderitaan yang emosional, lalu secara perlahan membentuk kesimpulan politik tertentu di dalam pikiran publik,” ujar Azis dalam keterangan tertulisnya, dikutip di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Ia menyayangkan adanya reduksi masalah dalam film tersebut yang menempatkan negara sebagai kekuatan perampas dan masyarakat adat hanya sebagai korban tanpa agensi. Azis mengingatkan bahwa realitas di Papua jauh lebih kompleks di mana pada satu sisi terdapat kegelisahan ekologis, namun di sisi lain terdapat fakta sosial mengenai kemiskinan dan keterisolasian yang membutuhkan kehadiran negara.
“Data BPS menunjukkan Papua Selatan berpenduduk sekitar 550.300 jiwa dengan tingkat kemiskinan 19,26 persen. Angka kematian bayi mencapai 34,49, sementara IPM di beberapa wilayah seperti Asmat masih rendah. Angka-angka ini bukan propaganda, ini adalah realitas manusia yang membutuhkan pembangunan serius,” tegasnya.
Selain itu, dia juga menyoroti pola penyebaran film tersebut yang masif di jaringan komunitas, kampus, dan asrama mahasiswa. Azis menilai pola ini mengikuti teori komunikasi kontemporer yang bekerja melalui metode Affective, Behavioral, Cognitive (ABC).
Ia menerangkan Affective, yakni dengan menyentuh emosi melalui visual penderitaan. Behavioral dengan mendorong tindakan kolektif dan mobilisasi opini. Sedangkan Cognitive dengan menanamkan kerangka berpikir secara berulang bahwa pembangunan identik dengan kolonialisme baru.
“Propaganda modern bekerja paling efektif bukan dengan memaksa orang percaya, tetapi dengan membentuk suasana batin kolektif yang perlahan membuat masyarakat hanya mampu melihat satu sisi kenyataan,” jelas Azis.