Fuad Bawazier: DSI Jadi Agregator Ekspor Mirip Konsep PT Timah hingga Saudi Aramco

Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan (Menkeu) era Soeharto yang kini Senior Fellow Prasasti Center for Policy Studies. (Foto: Antara).

Tujuan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bukan hanya untuk memberantas praktik underinvoicing, transfer pricing, dan penggelapan pajak yang merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.

Namun, juga optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE) yang berujung pada pertumbuhan ekonomi tinggi serta stabilitas nilai tukar rupiah.

“Sebenarnya, model agregator ekspor ini bukan barang baru, baik di Indonesia maupun global,” papar Fuad Bawazier, Senior Fellow Prasasti Center for Policy Studies di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Di Indonesia, kata mantan Menteri Keuangan era Soeharto itu, pola yang sama dilakukan PT Timah Tbk atau SKK Migas selaku badan yang memiliki otoritas tata kelola sektor minyak dan gas bumi (migas), melalui skema production sharing contract (PSC).

Sementara di negara lain, lanjut Fuad, konsep serupa DSI juga diterapkan sejumlah perusahaan dan state trading enterprise seperti Saudi Aramco, QatarEnergy, hingga COFCO.

“Pengalaman global menunjukkan bahwa agregator ekspor dapat menciptakan dampak ekonomi yang signifikan,” terang mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak itu.

Selanjutnya, Fuad mencontohkan laba bersih Saudi Aramco yang mencapai US$161 miliar pada 2022 dan menjadi salah satu penopang sovereign wealth fund terbesar dunia. Nantinya, keberadaan DSI dapat menjadi bagian dari sinkronisasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral pemerintah di tengah ketidakpastian global.

“Kehadiran DSI sebagai instrumen tata kelola ekspor SDA dimungkinkan untuk menjadi bagian dari sinkronisasi tersebut, sepanjang dirancang dengan mekanisme yang jelas dan terukur,” kata mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) itu.

Intinya, lanjut Fuad, keberhasilan implementasi DSI sangat bergantung pada desain kebijakan, mekanisme harga, dan kualitas komunikasi pemerintah dengan pelaku usaha maupun investor.

Bukan Nasionalisasi Terselubung

Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah mengatakan, tantangan terbesar pemerintah adalah menjaga persepsi pasar tetap positif selama masa transisi pembentukan DSI.

“Kebijakan ini sangat baik secara substansi. Tantangannya adalah memastikan persepsi pasar dan industri tetap positif selama masa transisi,” ujar Piter.

Ia menegaskan, DSI perlu diposisikan sebagai instrumen transparansi perdagangan dan penguatan pencatatan devisa, bukan sebagai badan yang mengambil margin melalui kontrol harga sepihak.

“DSI perlu diposisikan sebagai mekanisme penguatan pencatatan, validasi harga, dan repatriasi devisa, bukan sebagai badan yang mengambil margin melalui kontrol harga sepihak,” katanya.

Menurut Piter, pemerintah perlu segera menerbitkan aturan turunan, formula harga, mekanisme audit, serta tata kelola DSI secara terbuka agar tidak memunculkan kekhawatiran pelaku usaha.

“Kepada investor, pesan terpenting adalah bahwa DSI merupakan mekanisme transparansi dan value recovery, bukan nasionalisasi terselubung,” ujarnya.

Dia bilang, Prasasti menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk membangun arsitektur tata kelola ekspor SDA yang lebih kuat serta bernilai tambah.

Dengan ruang fiskal yang masih terjaga dan basis konsumsi domestik yang besar, DSI dinilai berpotensi menjadi katalis optimalisasi kekayaan alam sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.