Blokade terselubung di urat nadi energi dunia akhirnya terang benderang. Pemerintah Iran secara terbuka mengakui keberadaan ranjau dan berbagai rintangan militer di sepanjang Selat Hormuz. Pengakuan ini sekaligus menjadi landasan hukum bagi Teheran untuk mewajibkan seluruh kapal internasional melapor dan tunduk pada panduan militer mereka jika ingin selamat melintasi selat tersebut.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa langkah ini diambil demi memastikan keselamatan pelayaran internasional di tengah situasi kawasan yang belum sepenuhnya stabil.
“Kapal-kapal yang ingin melewati Selat Hormuz jelas harus berkoordinasi dengan militer kami, karena adanya ranjau dan rintangan yang ada. Kami akan membimbing mereka, seperti yang telah kami lakukan dengan sejumlah kapal India. Navigasi yang aman adalah kebijakan kami,” ujar Araghchi dalam konferensi pers resmi di Teheran, dikutip Sabtu (16/5/2026).
Koridor ‘Aman’ di Bawah Kendali Garda Revolusi
Aturan main baru yang diterapkan Iran ini rupanya langsung dipatuhi oleh para pelaku industri pelayaran global. Laporan intelijen maritim mencatat, sebanyak 30 kapal kargo dan tanker telah berhasil melintasi Selat Hormuz sejak Rabu malam (13/5/2026).
Seluruh pergerakan kapal tersebut berada di bawah pengawasan ketat dan kawalan langsung dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Teheran tampaknya ingin menunjukkan taringnya sebagai penguasa tunggal di jalur air strategis tersebut.
Data real-time dari platform pelacakan kapal internasional, Marine Traffic, juga mengonfirmasi efektivitas koridor khusus ini. Dalam 24 jam terakhir, sedikitnya empat kapal yang terafiliasi dengan kepentingan dagang China terpantau melintasi selat dengan memanfaatkan koridor pelayaran “aman” yang disediakan oleh militer Iran.
Imbas Agresi Februari dan Diplomasi Trump
Langkah ekstrem Iran mengunci Selat Hormuz dengan ranjau merupakan buntut panjang dari konfrontasi militer terbuka pada awal tahun ini. Jalur maritim yang menyumbang pengiriman seperlima minyak dan gas bumi dunia ini praktis lumpuh total sejak Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan udara masif ke wilayah Iran pada akhir Februari lalu.
Akibat agresi tersebut, arus pasokan energi global sempat tersendat dan memicu lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional.
Ketegangan baru mulai mereda setelah Pakistan turun tangan menjadi mediator, menghasilkan kesepakatan gencatan senjata darurat antara Washington dan Teheran yang mulai berlaku pada 8 April lalu. Kendati demikian, perundingan lanjutan di Islamabad gagal menelurkan kesepakatan damai jangka panjang karena kedua belah pihak tetap keras kepala pada poin-poin krusial.
Guna mencegah pecahnya perang terbuka jilid dua, Presiden AS Donald Trump akhirnya mengambil keputusan taktis dengan memperpanjang masa gencatan senjata tersebut tanpa batas waktu yang ditentukan. Di bawah payung gencatan senjata yang rapuh inilah, Iran kini memanfaatkan momentum untuk memperkuat kontrol penuh atas Selat Hormuz lewat diplomasi ‘panduan navigasi beranjau’.













