Akar Persoalan Pendidikan

Ilustrasi. Tantangan pendidikan di desa terpencil. (Desain: inilah.com/inu)

Jean Anyon menyatakan bahwa persoalan pendidikan pada dasarnya berakar pada dimensi etika, ekonomi, dan politik. Sayangnya, dalam realitas kebijakan pendidikan, dimensi-dimensi tersebut kerap terabaikan. Pendidikan sering dianggap netral, dan dalam kegiatan pembelajaran, anak-anak tidak mendapatkan proporsi memadai untuk memahami realitas kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika dihadapkan pada tiga dimensi tersebut, kita masih gagap.

Digitalisasi menjadi jargon. Informasi semakin mudah diperoleh, tetapi tidak otomatis membuat anak-anak terhubung dengan realitas keseharian yang mereka hadapi. Pendidikan masih ditantang untuk menghadirkan siswa yang cakap secara etika, sejahtera secara ekonomi, dan menjadi warga yang cakap secara politik. Persoalan mendasar yang terus mewarnai pendidikan di Indonesia adalah sulitnya membangun akses yang merata.

Pertama, ketimpangan akses dan kesiapan belajar anak. Anak-anak di wilayah dengan akses terbatas harus melalui tahapan belajar yang sama dengan mereka yang tinggal di perkotaan, padahal kondisi awal mereka berbeda. Studi di Papua menunjukkan banyak anak datang ke sekolah tanpa sarapan, tanpa alat tulis, bahkan tanpa kesiapan belajar yang memadai. Implementasi literasi dan numerasi tidak bisa dilepaskan dari konteks struktural dan sosial budaya.

Di wilayah perdesaan dan kepulauan, akses terhadap pendidikan formal maupun pelatihan masih sangat terbatas. Anak-anak harus menempuh perjalanan berisiko tinggi, termasuk menyeberangi laut atau sungai tanpa jembatan. Dalam situasi krisis iklim, risiko ini semakin meningkat. Bersekolah bukan lagi sekadar aktivitas rutin, tetapi perjuangan.

Dari sisi kurikulum, meskipun telah dirancang untuk mengakomodasi keberagaman, implementasinya belum merata. Pengarusutamaan teknologi lebih mudah dijalankan di perkotaan, sementara daerah dengan akses terbatas semakin tertinggal. Ketimpangan ini memperlebar jurang kualitas pendidikan.

Kedua, lemahnya kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan visi pendidikan berbasis potensi lokal. Pendidikan sering diposisikan secara pragmatis sebagai penopang pembangunan daerah, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dengan karakter geografis dan sosial budaya setempat. Gagasan Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan berbasis konteks lokal belum terealisasi secara optimal.

Ki Hadjar Dewantara bahkan mengusulkan konsep “kelas masyarakat” yang menyesuaikan pembelajaran dengan lingkungan hidup siswa—pertanian di desa, perdagangan di kota, dan perikanan di wilayah pesisir. Konsep ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak dapat diseragamkan. Namun, dalam praktiknya, penyusunan visi pendidikan daerah masih menjadi persoalan kompleks, meski otonomi daerah telah berjalan.

Ketiga, tata kelola guru yang belum optimal. Guru sebagai motor utama pendidikan masih menghadapi persoalan kesejahteraan. Terdapat ketimpangan penghasilan antar-daerah yang tidak selalu mencerminkan beban kerja atau kondisi lapangan. Bahkan di daerah dengan anggaran memadai, keberpihakan terhadap kesejahteraan guru belum konsisten.

Padahal, keberadaan guru menjadi penentu utama keberlangsungan pendidikan. Tanpa guru, metode pembelajaran apa pun tidak akan berjalan. Oleh karena itu, menjamin keamanan dan kesejahteraan guru merupakan prasyarat utama. Selain itu, guru juga dituntut memiliki sensitivitas kultural untuk menghadapi keberagaman siswa.

Keempat, pentingnya kontekstualisasi kebijakan pendidikan yang mempertimbangkan persoalan struktural di luar sekolah. Keluarga sebagai ruang pendidikan pertama menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perceraian, pola asuh yang tidak utuh, hingga tekanan ekonomi. Fenomena seperti fatherless, broken home, hingga sandwich generation menunjukkan kompleksitas baru dalam pengasuhan anak.

Selain itu, minimnya teladan dari figur publik yang justru kerap terlibat dalam perilaku destruktif seperti korupsi turut memperburuk ekosistem pendidikan nilai.

Memperbaiki pendidikan hanya akan optimal jika keempat akar masalah tersebut ditangani secara serius. Intervensi kebijakan harus menyasar aspek struktural, bukan sekadar teknis. Harapannya, langkah-langkah tersebut mampu melahirkan generasi yang lebih sejahtera, baik secara fisik maupun mental, di masa depan.