Heboh Penutupan Selat Hormuz, Misbakhun: Purbaya Harus Susun Skenario Fiskal Darurat

Ketua Komisi XI DPR, M Misbakhun berjabat erat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR, Jakarta. (Foto: Dok. Komisi XI DPR-RI).

Di tengah meningkatnya eskalasi geopolitik Timur Tengah (Timteng) yang dipantik serangan biadab militer Israel yang disokong Amerika Serikat (AS) terhadap Iran, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengingatkan adanya potensi gangguan terhadap perekonomian Indonesia. Tekanan melonjak tajam.

Kata politikus Partai Golkar asal Pasuruan, Jawa Timur (Jatim) itu, konflik di Timur Tengah (Timteng) yang melibatkan negara-negara kunci di rantai pasok energi global, jelas memberikan dampak terhadap lonjakan harga minyak dunia.

Termasuk Indonesia yang mengimpor komoditas migas dan nonmigas dari sejumlah negara di Timteng, bakal kebagian masalah dengan penutupan Selat Hormuz. Bisa dipastikan harga-harga menjadi mahal.

“Berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan, yang jika tidak diantisipasi secara terukur dapat menekan rupiah, membebani subsidi energi dalam APBN, serta mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri” ujar Misbakhun di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Dia mengatakan, jika saat bersamaan harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Hal ini diperlukan kebijakan pemerintah yang harus bergerak cepat dengan menyiapkan skenario fiskal.

Dalam hal ini, kata Misbakhun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa harus segera menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis. Termasuk kemungkinan penyesuaian postur belanja negara apabila harga minyak dunia bertahan di level tinggi.

“Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja, menjadi langkah penting agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial,” kata dia.

Di sisi lain, Misbakhun menilai koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menjadi krusial untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan.

Menurutnya, gejolak global sering kali memicu arus keluar modal dan tekanan pada rupiah, sehingga bauran kebijakan fiskal dan moneter harus disiapkan dalam satu kerangka respons yang terintegrasi.

“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” tuturnya.

Selain itu, dia juga mendorong pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri tetap terjaga. Jika harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan, pemerintah perlu menyiapkan langkah penyangga agar harga BBM domestik tidak langsung menimbulkan efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya.

“Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di saat sedang menjalankan ibadah Ramadan dan bersiap menyambut Idul Fitri,” ungkapnya.