Teka-teki mengenai nasib beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) akhirnya menemui titik terang. Pemerintah secara resmi memberikan konfirmasi bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dikerahkan untuk melunasi kewajiban finansial proyek mercusuar tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab dengan lugas saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026). “Iya,” ujar Prasetyo singkat, menegaskan posisi pemerintah terkait penggunaan dana negara untuk menutup utang Whoosh.
Meski demikian, Istana masih menutup rapat rincian angka maupun skema teknis pengalokasian dana tersebut. Tampaknya, pemerintah ingin memastikan seluruh kalkulasi fiskal matang sebelum dilempar ke publik.
Danantara Pegang Kendali Negosiasi
Di balik layar, proses penyelesaian utang ini tengah digodok secara intensif di meja negosiasi antara Indonesia dan China. Kali ini, posisi tawar Indonesia diperkuat dengan hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Prasetyo menjelaskan bahwa CEO Danantara Rosan Roeslani kini memimpin langsung pembicaraan teknis tersebut. Danantara bertugas melakukan finalisasi agar beban utang ini tidak mengganggu stabilitas investasi jangka panjang.
“Laporan terakhir menunjukkan proses masih dalam tahap finalisasi. Sekarang pembicaraan teknisnya langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” jelas Prasetyo.
Harmonisasi di Lapangan Banteng
Langkah Danantara tidak berjalan sendiri. Rosan Roeslani diketahui terus melakukan koordinasi maraton dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Keduanya berupaya menyelaraskan langkah agar penggunaan APBN tetap berada dalam koridor akuntabilitas yang ketat.
“Posisi internal kita harus sama sebelum bicara ke pihak luar. Lini masa (timetable) dan hal-hal mendetail lainnya sudah kami bicarakan,” ungkap Rosan dalam sebuah kesempatan di Kantor Kementerian Keuangan.
Sinergi antara Danantara dan Kementerian Keuangan menjadi kunci agar implementasi kebijakan ini berjalan mulus. Fokus utamanya adalah menyusun mekanisme penyelesaian utang KCIC yang kredibel tanpa mengorbankan ruang fiskal untuk program prioritas lainnya.
Menanti Ketukan Palu Final
Hingga kini, publik masih menunggu opsi pembayaran final yang akan diambil. Rosan menekankan bahwa seluruh manuver yang dilakukan tetap tegak lurus pada arahan Presiden. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil nantinya memiliki legitimasi hukum dan manfaat ekonomi yang jelas bagi rakyat.
“Semua yang dilakukan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, agar implementasinya nanti berjalan dengan baik dan benar,” pungkas Rosan.