Gebrakan Prabowo Revitalisasi 60 Ribu Sekolah, DPR: Solusi Nyata Darurat Gedung Pendidikan

Reyhaanah Medium.jpeg

Kamis, 15 Januari 2026 – 13:37 WIB

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad. (Foto: Dok. DPR RI)

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad. (Foto: Dok. DPR RI)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Masalah gedung sekolah yang reyot dan nyaris ambruk di berbagai pelosok tanah air tampaknya bakal segera menemui titik terang. Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, menyatakan dukungan penuh atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta penambahan kuota revitalisasi sekolah secara besar-besaran pada tahun 2026.

Presiden Prabowo secara spesifik memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menambah jatah renovasi sebanyak 60 ribu sekolah. Angka ini melonjak tajam dari rencana awal dalam APBN yang semula hanya mematok 11.700 sekolah. 

Dengan tambahan ini, total target ambisius pemerintah mencapai 71.700 satuan pendidikan yang akan diperbaiki tahun depan.

“Langkah strategis ini menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Kita tidak bisa menutup mata, masih banyak gedung sekolah yang rusak, bahkan membahayakan keselamatan siswa dan guru,” tegas Habib Syarief di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Darurat Ruang Kelas: 60 Persen SD Rusak

Data Kemendikdasmen memang menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Pada tahun ajaran 2024/2025, tercatat dari 1,18 juta ruang kelas SD di Indonesia, sebanyak 60,3 persen di antaranya berada dalam kondisi rusak. Di jenjang SMP, kondisinya setali tiga uang; hanya separuh ruang kelas yang dikategorikan baik, sementara sisanya mengalami kerusakan ringan hingga berat.

Habib Syarief menilai, sarana prasarana adalah fondasi utama pendidikan. Mustahil mencetak generasi unggul jika proses belajar mengajar dilakukan di bawah atap yang bocor atau lantai yang retak.

“Pendidikan bukan cuma soal kurikulum atau guru, tapi juga soal fasilitas. Gedung layak adalah prasyarat utama. Lingkungan yang aman berdampak langsung pada kenyamanan siswa dan kinerja pengajar,” ujar legislator dari Fraksi PKB tersebut.

Pengawalan Ketat di Daerah 3T

DPR berharap kebijakan besar ini tidak sekadar menjadi angka di atas kertas. Habib Syarief menekankan pentingnya transparansi dan pemerataan, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang sering kali luput dari perhatian pusat.

“Komisi X akan terus mengawal agar program ini tepat sasaran. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti optimistis dengan akselerasi target ini. Dengan dukungan penuh dari Presiden, pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia dalam kondisi baik dan layak huni pada akhir 2029 mendatang.