NasDem Harap Evaluasi Korupsi Kepala Daerah Tak Hanya Fokus pada Biaya Politik

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). (Foto: Inilah.com/Reyhaanah)

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta, evaluasi terhadap maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, tidak hanya berfokus pada tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurut dia, persoalan integritas dan komitmen kepala daerah juga harus menjadi perhatian utama.

Hal itu ia sampaikan menanggapi kembali adanya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang kepala daerah di Lombok. Kasus tersebut menambah daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi.

“Fenomena kepala daerah yang ini yang ke-17 kalau enggak salah, yang sudah di-OTT oleh KPK. Tentu ini harus menjadi evaluasi. Evaluasi itu untuk semua pihak yang terkait, dari mulai penyelenggara, partai politik, dan juga pemerintah,” kata Saan, Selasa (21/7/2026).

Politikus Partai NasDem ini menjelaskan, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar fenomena tersebut tidak berdampak pada kualitas sistem demokrasi ke depan.

“Jangan sampai ketika ada fenomena seperti ini, sistem demokrasinya ini malah jadi masalah ke depannya,” ujarnya.

Saan mengakui selama ini tingginya biaya politik kerap dijadikan alasan oleh kepala daerah yang terjerat korupsi. Namun, ia menilai penyebab persoalan tersebut perlu dikaji lebih mendalam.

“Biaya-biaya politik yang selalu dijadikan alasan kepala daerah korupsi ini harus mulai disisir. Biaya yang paling mahal itu sebenarnya di bagian apa sih?” ucap dia.

Meski demikian, Saan menilai persoalan utama belum tentu terletak pada besarnya biaya politik. Ia menduga akar masalah justru berkaitan dengan integritas, kredibilitas, dan komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.

“Atau memang ini bukan soal biaya politik yang mahal, tapi ini lebih kepada soal integritas, soal kredibilitas, dan tentu juga komitmen dari kepala daerah untuk bisa menahan hasrat, menahan hawa nafsunya untuk menjadikan kekuasaan itu sumber rente,” ujar Saan.