“Data World Economic Forum (WEF) 2024, permukaan tanah di Jakarta turun rata-rata 17 cm setiap tahunnya. Hal ini menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota besar di dunia yang paling rentan tenggelam”
Ancaman banjir rob, banjir kiriman, hingga tanah longsor jadi potret wajah Jakarta sepanjang 2025, malah semakin berbahaya!
30 November 2025, BPBD DKI Jakarta merilis hasil kajian peta zona kerentanan gerakan tanah. Hasilnya, 13 kecamatan di Jakarta berisiko mengalami pergerakan tanah ketika intensitas hujan meningkat.
Pada zona menengah, potensi longsor muncul jika hujan turun lebih dari biasanya, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan lembah sungai, tebing jalan, gawir, atau lereng yang strukturnya terganggu.
“Sementara pada zona tinggi, gerakan tanah dapat terjadi jika curah hujan di atas normal. Gerakan tanah lama juga dapat aktif kembali,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPBD DKI Jakarta, Muhammad Yohan, Minggu (30/11/2025).
Ada 13 kecamatan di Jakarta yang ternyata rawan longsor. Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, dan Pesanggrahan berada di Jakarta Selatan. Sementara Jakarta Timur berada di Cipayung, Ciracas, Kramat Jati, Makasar, dan Pasar Rebo.
Kemudian pada 4 Desember 2025, Jakarta wilayah Utara dikepung banjir rob. Sebanyak 23 RT dan 2 ruas jalan terendam selama 3 hari fenomena banjir rob akibat supermoon atau fase Bulan Purnama.
Warga ditambah deg-deg-ser begitu tahu tanggul laut di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, bocor! air laut yang tingginya sudah di atas deretan rumah elit di Utara Jakarta itu, mulai masuk dan menyusuri jalan-jalan komplek pinggir laut itu.
Lubang yang bocor sudah ditambal, tapi ancaman tidak hilang. Air laut tetap lebih tinggi daripada daratan di pantai utara. Tinggal menunggu waktu saja air laut melewati tanggul. Sementara tanah Jakarta tiap tahunnya mengalami penurunan konsisten! ancaman Jakarta tenggelam masih berlanjut.
“Kalau penanganan banjir bisa dikatakan masih mencoba untuk mengatasi hal-hal yang secara prinsipal saja. Belum ada yang dalam konteks secara struktur merubah misalkan contoh kelanjutan dari normalisasi sungai. Itu belum ada kabar tindak lanjutnya,” kata Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna kepada inilahcom.
Perlu ada langkah besar untuk membebaskan Jakarta dari Banjir. Sudah empat gubernur yang mengalami banjir Jakarta, tapi tidak ada yang mampu menyelamatkannya.
Dalam setiap penyusunan anggaran Jakarta, dana untuk menanggulangi banjir tidaklah kecil. Tahun 2025, anggaran Pemprov DKI untuk melawan air banjir, mencapai Rp5,6 Triliun!
Tahun 2026, anggaran penanganan banjir menjadi lebih sedikit, yakni Rp3,64 Triliun. Hal ini bisa jadi masalah mengingat potensi hujan dengan intensitas tinggi, air kiriman dari Bogor, serta air laut yang mengepung Jakarta Utara, bisa bertambah masif tahun depan.
Menurut data World Economic Forum (WEF) 2024, permukaan tanah di Jakarta turun rata-rata 17 cm setiap tahunnya. Hal ini menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota besar di dunia yang paling rentan tenggelam.
Laju penurunan muka tanah di Jakarta Utara saat ini telah memasuki tahap darurat. Ia menjelaskan jika penurunan tanah mencapai angka 5 cm per tahun secara konstan, maka dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, wilayah tersebut terancam tenggelam sepenuhnya dengan sendirinya.
“Kita bisa bayangkan dalam waktu 10 tahun saja, wilayah itu sudah akan tergenang oleh level air laut. Jika penurunan tanah terus berlanjut, tentu area yang tenggelam akan semakin luas. Namun, kita harus pahami bersama bahwa laju amblesan itu bersifat dinamis, sehingga risikonya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi lingkungan dan pemakaian air tanah,” kata Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Joko Widodo, Desember 2025.
Status Ibu Kota Pentingkah?
Rentetan bencana dan ancaman nyata tenggelamnya Jakarta, terasa kontras dengan status abu-abunya sebagai Ibu Kota setelah Ibu Kota Nusantara (IKN) ditetapkan sebagai ibu kota politik.
Sebenarnya, status ibu kota tidak penting-penting amat jika melihat kondisi saat ini. Jakarta tetap dijadikan pusat bisnis dan pemerintahan, sementara IKN masih jadi sekadar tempat “wisata” dadakan.
“Terkait dengan status ibu kota ya saya kira tidak ada masalah buat Jakarta. Jakarta tetap aja jalan kalau nanti mau jadi ibu kota politik. Sepertinya juga orang tetap berpikir untuk memanfaatkan Jakarta sebagai pintu gerbang politik, perdagangan, internasional, pariwisata, dan event-event besar,” kata Yayat.
Meski IKN jadi ibu kota politik, belum ada peristiwa politik apapun yang diputuskan di IKN.”Karena secara pengorganisasiannya, kelembagaannya, kehidupannya di IKN belum mandiri. Belum maksimal untuk menjadi sebuah kota yang bisa menghidupi dirinya karena memang tergantung kepada kebijakan yang akan ditetapkan oleh presiden. Dan bagaimana keberlangsungan di IKN ya kita melihat dinamika ke depan,” ujat Yayat.
Jakarta tetap punya peran penting dan tetap dianggap sebagai ibu kota, ibu kota ekonomi. Ibu kota ekonomi lebih kuat perannya dibandingkan dengan ibu kota politik.
Karena fungsinya lebih banyak dibandingkan dengan fungsi sebatas fungsi kota pemerintahan di IKN. Jadi apa yang dilakukan Pramono tidak membuat hal-hal yang spektakuler, geger, sensasional.”Dia menempatkan Jakarta perlahan, maju, berbenah untuk mengoptimalkan sistem pelayanan perkotaan sehingga semua merasakan apa yang dibuat terasa langsung kepada masyarakat,” kata Yayat.
Selain itu, IKN di Kalimantan juga belum jelas nasibnya. Maju mundur pengiriman ASN hingga kantor-kantor kementerian yang masih kosong, menunggu keputusan pemerintah pusat untuk menggulirkan kebijakan dari IKN.
Macet Jakarta Sepanjang Apa
Satu lagi fenomena yang selalu terjadi di Jakarta dan masih berlangsung, setelah hujan terbitlah macet. Apakah terlalu tinggi jika kita bermimpi lalu lintas di Jakarta lebih tertib dan bebas macet. Karena salah satu cerminan kota maju, lalu lintasnya tertib.
“Kalau kemacetan memang ini harus ada kebijakan ekstrim. Seperti kebijakan push factor, seperti jalan berbayar itu strategi yang paling menarik tapi belum sepenuhnya dijalankan,” kata Yayat.
Kata Yayat, yang menjadi persoalan bagaimana mengatasi kemacetan memang Jakarta sekarang ini sedang menyusun rencana induk transportasi Jakarta. Jadi mungkin akan dimulai dari konsep terbaru tentang transportasinya.
“Kemudian penetapan kebijakan push and pull-nya juga dilakukan. Tinggal bagaimana nanti tindak lanjutnya dalam bentuk kebijakan yang cukup harus berani lah. Seperti push, push vector dengan jalan berbayar atau dengan parkir yang tinggi,” kata Yayat.
Analis kebijakan Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan menilai macet Jakarta tidak bisa diselesaikan oleh gubernur seorang. Sebab pemerintah pusat juga turut andil dalam menyumbang angka kemacetan di Jakarta.
“Ini harus multi-sektor dan multi-institusi dengan pusat juga. Artinya, kalau dikaitkan dengan masalah transportasi, pembenahannya bukan hanya Pramono hari ini. Tapi juga Jokowi-Pak anies, bahkan sebelumnya Ahok, gitu ya. Tapi secara umum tadi, Jakarta sih sampai hari ini macet masih, ya,”
Persoalan kemacetan Jakarta, siapun gubernurnya ya belum signifikan kan penanganannya.”Nah ada beberapa skenario ya, kita harus mengurai apasih penyebab macet, kalau penyebab utamanya masalah jalan berarti jalan harus diperbanyak terutama jalan layang. Yang kedua, kalau masalahnya itu macet dan terlalu banyak kendaraan, ya dibatasi, tapi jam operasional genap ganjilnya harus panjang,” kata Cecep kepada inilahcom.
Atau yang masuk Jakarta, kendaraan-kendarannya dibatasi juga. Ya, dulu ada ide misalnya untuk apa, kalau yang masuk Jakarta itu, jam-jam tertentu misalnya untuk angkutan-angkutan besar Nah, dibatasi begitu. Jadi, atur waktunya. Jadi, ada pembatasan.
Jakarta, terus berakselerasi membangun publik transportasi yang baik. MRT, LRT, banyak jalan layang, bus-bus juga yang nyaman, kalau pakai mobil umum, kereta umum, bisa lebih nyaman dan lebih tepat waktu.
“Nah, orang kan bawa mobil itu ke Jakarta karena naik umum belum menjamin kecepatan waktu, belum menjamin keamanan, belum menjamin kenyamanan, belum sepenuhnya lah ya. Sehingga orang lebih praktis bawa mobil. Tapi suatu saat, kalau publik transportasinya sudah bagus, orang malas bawa mobil,” kata Cecep.
Tapi kalau publik transportasinya baik, harganya juga murah, terjangkau, ada keamanan, kenyamanan, orang pasti akan memilih publik transportasi lah.
Jakarta dalam setahun ini memang banyak melakukan pembenahan. Pembenahan itu artinya memperbaiki hal-hal yang sudah dikerjakan oleh gubernur sebelumnya untuk disempurnakan, seperti persoalan transportasi. Transportasi ini cukup baik, banyak kemajuan lah dalam arti untuk pelayanan transportasi umumnya.
Kemudian juga kelanjutan pembangunan LRT yang dari Rawamangun ke Manggarai progresnya juga semakin berjalan cukup signifikan. Bisa dikatakan memang ada upaya-upaya yang lebih serius untuk menangani transportasi.