Sabtu, 6 Desember 2025 – 20:44 WIB
Sejumlah alat berat konstruksi di sekitaran Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024). (Foto: Inilah.com/Rizki Aslendra).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi mendesak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) berpikir ulang, terkait pembangunan tower hunian aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, penggunaan anggaran untuk proyek hunian ASN di IKN, harus mempertimbangkan urgensi dan kepastian politik. Apalagi, pemerintah menargetkan pembangunan 46 tower. Namun realitasnya hanya 22 tower yang terbangun hingga 2025.
“Mengingat belum ada kepastian bahwa IKN itu, akan menjadi ibu kota pada tahun 2028, atau bagaimana. Kita minta Menteri Ara lakukan evaluasi terkait pembangunan hunian ASN di IKN,” kata Mori di Jakarta, dikutip Sabtu (6/12/2025).
Dalam anggaran 2026, kata dia, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp382 miliar untuk penyelesaian 22 tower yang mencakup 743 unit hunian. Padahal, target yang diinginkan adalah 48 tower berisi 227 unit, yang membutuhkan anggaran Rp2,5 triliun.
Mori menegaskan. terdapat gap yang cukup jauh antara kebutuhan anggaran Rp2,1 triliun dengan riilnya. Sehingga perlu dilakukan penghitungan ulang agar lebih realistis.
Di sisi lain, Mori mengingatkan, tanpa kepastian dari Presiden Prabowo mengenai kepindahan ke IKN pada 2028, percepatan pembangunan puluhan tower ASN bisa berisiko menimbulkan pemborosan. “Saran saya, apabila memang ada anggarannya nanti, ini justru bisa kita alokasikan untuk program-program lain,” ujarnya.
Mori mengingatkan, proyek hunian tersebut bersifat multi years sejak 2025. Namun, hal itu tidak serta-merta menjadi alasan untuk melanjutkannya tanpa kejelasan arah kebijakan nasional.
Ia menegaskan, perlunya afirmasi langsung dari pemerintah pusat terkait kelanjutan jadwal perpindahan ibu kota ke IKN, Kalimantan Timur. “Kecuali ada statement langsung dari Pak Presiden yang menegaskan kembali bahwa kita akan di IKN tahun 2028,” tegasnya.
Mori menyoroti rincian anggaran yang diperuntukkan bagi unit-unit tertentu seperti Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan pegawai kementerian dan lembaga (K/L) lain, yang perlu dikaji-ulang demi terkait efisiensi dan ketepatan sasaran.
Anak buah Surya Paloh itu, menegaskan, Komisi V DPR mendukung pembangunan IKN, namun dalam koridor perencanaan yang matang, akuntabel, dan tidak terburu-buru. “Prinsipnya, setiap rupiah anggaran harus tepat guna dan tepat tujuan,” pungkasnya.