Jumat, 5 Desember 2025 – 12:57 WIB
Presiden AS Donald Trump dikabarkan siap umumkan rencana fase II perdamaian Gaza, termasuk pembentukan dewan pemerintahan baru sebelum Natal. (Foto: The Hill/Greg Nash)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Sebuah gebrakan politik besar siap dilancarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam langkah yang berpotensi mengubah peta konflik di Timur Tengah, Gedung Putih dilaporkan bersiap mengumumkan dimulainya tahap kedua proses perdamaian Gaza, termasuk rencana rinci pembentukan struktur pemerintahan baru di wilayah tersebut, sebelum perayaan Natal.
Kabar mengejutkan ini diungkap oleh Axios pada Kamis (4/12/2025), mengutip sejumlah pejabat senior AS yang terlibat langsung dalam perundingan tersebut. Jika terealisasi, ini akan menjadi salah satu warisan diplomatik paling ambisius dari masa kepemimpinan Trump di kancah global.
Rincian Tahap Dua: Pasukan Internasional dan Dewan Pemerintahan
Dalam beberapa pekan ke depan, tim pemerintahan Trump dikatakan telah menyiapkan pengumuman mendetail mengenai pembentukan Dewan Pemerintahan di Gaza, sekaligus menggarisbawahi implementasi rencana perdamaian yang lebih luas.
Tahap kedua ini, sebagaimana diuraikan dalam rencana perdamaian 20 poin yang disusun Trump, mencakup tiga elemen kunci:
- Penarikan Mundur Israel: Pasukan Israel akan ditarik dari wilayah-wilayah tambahan di Jalur Gaza.
- Pengerahan ISF: Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) akan dikerahkan untuk menjaga keamanan dan transisi di lapangan.
- Struktur Pemerintahan Baru: Pembentukan struktur pemerintahan baru yang sepenuhnya mereformasi kekuasaan di Gaza.
Struktur pemerintahan baru ini akan dipimpin oleh sebuah Dewan Perdamaian yang sangat unik, yakni dewan yang dipimpin langsung oleh Donald Trump sendiri. Dewan ini akan terdiri dari sekitar 10 pemimpin penting dari negara-negara Arab dan Barat yang berkepentingan di kawasan.
Teknokrat Palestina di Bawah Kendali Internasional
Di bawah Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump, akan dibentuk dewan eksekutif internasional. Dewan ini dilaporkan akan diisi oleh figur-figur berpengaruh seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Utusan Khusus Trump Jared Kushner, dan pengusaha properti Steve Witkoff, bersama dengan pejabat senior dari negara-negara yang menjadi anggota Dewan Perdamaian.
Pada tingkat operasional di Gaza, sebuah pemerintahan teknokratis Palestina akan berfungsi di bawah dewan eksekutif internasional tersebut. Laporan menyebutkan bahwa pemerintahan teknokratis ini akan terdiri dari 12 hingga 15 individu yang memiliki keahlian murni dalam manajemen dan bisnis.
Satu syarat krusial yang ditekankan oleh laporan tersebut adalah: tidak satu pun anggota pemerintahan teknokratis ini boleh memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan faksi-faksi politik Palestina yang selama ini mendominasi, seperti Hamas, Fatah, atau partai-partai lainnya. Tujuannya jelas: menciptakan pemerintahan yang bersih, fokus pada pembangunan, dan bebas dari kepentingan politik yang berseberangan.
Negosiasi di Balik Layar: Melucuti Hamas
Laporan Sputnik dan RIA Novosti juga menambahkan konteks penting dari negosiasi di balik layar. Saat ini, AS, Qatar, Mesir, dan Turki diketahui tengah terlibat dalam pembicaraan intensif dengan Hamas.
Tujuan utama dari pembicaraan ini adalah mencapai kesepakatan agar kelompok perjuangan Palestina tersebut menyerahkan kendalinya atas Gaza dan memulai proses pelucutan senjata yang mereka miliki. Keberhasilan negosiasi ini adalah prasyarat penting bagi implementasi penuh dari rencana perdamaian Gaza yang diusung oleh pemerintahan Trump.
Keputusan final yang akan diumumkan sebelum Natal ini diprediksi akan menimbulkan beragam reaksi global, terutama dari Israel dan faksi-faksi Palestina. Langkah Trump ini menandakan upaya keras AS untuk memaksakan stabilitas dan perubahan kepemimpinan di Gaza pascakonflik.