Wujudkan Ekonomi 8 Persen, Danantara Siapkan Superholding Beraset Rp14.700 Triliun

Gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta. (Foto: Antara).

Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) meluncurkan model revolusioner pengelolaan BUMN lewat superholding.

Nilai asetnya diperkirakan mencapai US$900 miliar, atau setara Rp14.700 triliun. Superholding ini diarahkan menjadi lokomotif baru untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Intinya, Danantara mengonsolidasikan tujuh BUMN jumbo, termasuk Bank Mandiri, BRI, PLN, dan Pertamina, dalam satu kendali investasi modern. Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf, menyambut baik gebrakan Danantara Indonesia.

Dia menilai, Danantara Indonesia mengakhiri era rigiditas regulasi BUMN. “BUMN masa lalu itu aturannya terlalu kaku. Sekarang diberikan fleksibilitas yang jauh lebih besar,” kata Syarkawi dalam debat publik di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), dikutip Sabtu (18/4/2026).

Syarkawi menilai, langkah ini merupakan lompatan sejarah pengelolaan aset negara, sekaligus menjawab kebutuhan investasi nasional hingga US$650 miliar.

“Danantara yang berfungsi sebagai sovereign wealth fund mampu mengelola aset skala besar secara lebih gesit,” imbuhnya.

Fleksibilitas ini, kata Syarkawi, justru menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya di pusat, tetapi juga merata hingga ke daerah.

Selanjutnya, dia memaparkan data yang menunjukkan urgensi Danantara Indonesia. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan rasio incremental capital output ratio (ICOR) di kisaran 6,33, dibutuhkan investasi sekitar 50,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Saat ini, PDB Indonesia mencapai US$1,3 triliun, sehingga kebutuhan investasi sebesar US$650 miliar atau setara Rp10.400 triliun.

“Ini membutuhkan dana investasi yang tidak sedikit. Danantara hadir sebagai solusi untuk mengurangi kesenjangan kebutuhan pendanaan sekaligus mengoptimalkan aset BUMN yang selama ini kurang tergarap maksimal,” tegas Syarkawi.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Mursalim Nohong, menyatakan konsolidasi aset BUMN ke dalam sebuah superholding justru memudahkan pengawasan dan efisiensi.

“Daripada aset tersebar di banyak kementerian dan BUMN yang tumpang tindih, Danantara memusatkan tanggung jawab. Ini langkah maju dalam tata kelola,” ujarnya.

Akademisi Fakultas Hukum Unhas sekaligus pengamat investasi, Prof Aminuddin Ilmar, berpandangan senada. Dia bilang, fleksibilitas yang diberikan pemerintah tidak berarti tanpa pertanggungjawaban.

“Danantara tetap tunduk pada mekanisme audit dan pengawasan DPR. Justru dengan struktur yang lebih ramping, akuntabilitas bisa lebih tajam,” kata Aminuddin.

Sementara itu, Direktur Nagara Institute sekaligus moderator debat, Akbar Faizal, menyampaikan apresiasi terhadap gebrakan Danantara ini.

“Ini bukan sekadar superholding, melainkan sebuah pernyataan sikap bahwa Indonesia serius ingin melompat ke ekonomi berdaya saing global. Masyarakat perlu mendukung karena pada akhirnya kemakmuran yang akan mereka rasakan,” ujar Akbar.

Dalam acara ini hadir ekonom senior dari Bright Institute, Awalil Rizky; ekonom Paramadina, Wijayanto Samirin; serta pengamat investasi Andi Nur Bau Massepe.