Usai OTT, KPK Boyong Bupati Cilacap hingga Kepala Dinas ke Jakarta Pakai Kereta Malam

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman keluar dari Gedung Satreskrim Polresta Banyumas di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (13/3/2026) malam, sebelum dibawa ke Jakarta setelah menjalani pemeriksaan awal yang dilakukan tim penyidik KPK. (Foto: Antara/Sumarwoto).

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama rombongan pejabat Pemerintah Kabupaten Cilacap akhirnya digelandang tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jakarta.

Mereka dibawa setelah menjalani pemeriksaan awal di Markas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas pada Jumat malam (13/3/2026).

Syamsul yang mengenakan masker putih tampak keluar dari Gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) pada pukul 21.05 WIB. Ia berjalan beriringan dengan sejumlah pejabat Pemkab Cilacap dan dikawal ketat penyidik KPK. Saat dicecar pertanyaan oleh wartawan, Syamsul maupun pejabat lainnya bungkam seribu bahasa.

Mereka langsung masuk ke dalam minibus yang sudah siaga di halaman Gedung Satreskrim. Rombongan tersebut diketahui bertolak menuju Stasiun Purwokerto untuk mengejar KA Purwojaya tujuan Jakarta Gambir yang dijadwalkan berangkat pukul 21.37 WIB.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, rombongan yang “diangkut” ke Jakarta ini cukup gemuk. Selain Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, ada pula Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum. Tak ketinggalan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air ikut dalam daftar yang dibawa penyidik.

Menariknya, Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap Basuki Priyo Nugroho sempat terlihat mendatangi Gedung Satreskrim sekitar pukul 19.00 WIB dan keluar pukul 20.45 WIB. Namun, ia juga enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaan tersebut. Basuki yang mengaku baru pulang dinas luar kota itu berdalih tidak sempat bertemu dengan Bupati maupun penyidik.

“Tidak bertemu, saya di luar, di lantai 1,” katanya singkat.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya. Penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan praktik lancung dalam proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Cilacap.

“Diduga ada penerimaan yang diterima oleh pihak bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Budi menambahkan, saat ini KPK masih memeriksa secara intensif Bupati Cilacap dan puluhan orang lainnya tersebut sebelum menentukan status hukum resmi mereka. Berdasarkan KUHAP, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.