Tak Ada Perampasan Lahan, Masyarakat Adat Papua Dukung Program Cetak Sawah

Pemilik Hak Ulayat (Ondoafi), Wilhelmus Rollo di hamparan sawah, Papua, Jumat (5/6/2026). (Foto: Dok. Kementerian Pertanian).

Program cetak sawah dan pengembangan pertanian yang dijalankan Kementerian Pertanian di Papua terus mendapat dukungan dari masyarakat adat, petani, dan pemerintah daerah.

Program yang menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional itu, dirasakan warga setempat mampu meningkatkan kesejahteraan, tanpa menghilangkan hak kepemilikan lahan adat.

Pemilik Hak Ulayat (Ondoafi), Wilhelmus Rollo, mengatakan, masyarakat adat sangat menerima dan antusias terhadap program pengembangan pertanian yang dilaksanakan pemerintah, melalui Kementerian Pertanian (Kementan).

“Kami dari pihak pemilik hak ulayat sangat menerima dan antusias untuk membangun perekonomian rakyat pada umumnya,” ujar Wilhelmus, dikutip Jumat (5/6/2026).

Selama program berjalan, kata dia, tidak pernah terjadi perampasan lahan adat, sebagaimana isu yang berkembang liar di luar Papua. Termasuk narasi yang disampaikan Film ‘Pesta Babi’ karya Dandhy Dwi Laksono dan Cipri Jehan Paju Dale.

Diakuinya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat berlangsung secara terbuka serta saling menguntungkan. “Kalau untuk perampasan-perampasan hak tanah dan lain sebagainya kalau di sini tidak ada. Kami tidak merasa bahwa tertindas dengan hal-hal yang tidak ini seperti daerah-daerah lain,” tegasnya.

Wilhelmus menjelaskan, saat ini, lahan yang telah dibuka baru sekitar 100 hektare. Padahal, masih terdapat potensi lahan tidur yang cukup luas dan siap dikembangkan untuk mendukung peningkatan produksi pangan. “Ya kurang lebih 1.000 hektare masih ada lahan tidur kami. Dan kami siap menerima untuk membuka lagi itu semua,” katanya.

Dukungan terhadap program cetak sawah juga disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Papua Barat, Lodwik Anari.

Ia menilai pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah pusat kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh Tanah Papua.

“Sekarang pemerintah perhatikan lewat pembangunan khususnya di pertanian itu sudah dilaksanakan sekarang, mulai baik dari Papua maupun Papua Barat dan setanah Papua sudah ada pembangunan yang nyata untuk masyarakat,” ujar Lodwik.

Menurut Lodwik, kebutuhan pengembangan sawah di Papua Barat masih sangat besar. Bahkan pemerintah daerah telah mengusulkan tambahan areal cetak sawah kepada Kementerian Pertanian.

“Kalau kami di Papua Barat, khususnya kami butuh pembangunan pertanian, khususnya cetak sawah. Itu masyarakat butuh dan saat ini lahannya sudah siap. Ada sekitar 2.000 hektare tambahan. Dari awalnya 3.000 sekian, tambahan 2.000. Dan kita sudah laporkan dan minta ke Bapak Menteri Pertanian,” katanya.

Ia menegaskan, program cetak sawah sepenuhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah hanya memfasilitasi pembangunan dan pengolahan lahan, sementara kepemilikan lahan tetap berada di tangan masyarakat adat.

“Cetak sawah saya kira untuk masyarakat, untuk kehidupan masyarakat. Lahannya masyarakat punya. Kita cuma fasilitasi pembangunannya saja, untuk cetak sawahnya saja. Terus lahan dan hasilnya juga masyarakat yang menikmati,” ujarnya.

Menurut Lodwik, mayoritas masyarakat Papua mendukung pembangunan pertanian karena memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka sekaligus tetap menjaga keberadaan pangan lokal.

“Yang saya ikuti perkembangan di Papua, khususnya di Papua Barat, itu mereka untuk cetak sawah mendukung sekali. Mereka mendukung untuk pembangunan, untuk kehidupan masyarakat. Terus kita juga harus jaga masyarakat punya lahan, mana yang kita pakai untuk cetak sawah, mana yang tidak,” katanya.

Bulir Padi di Tanah Papua

Keberhasilan program pertanian di Bumi Papua, terlihat dari capaian produktivitas lahan yang terus berkembang.

Manager Balai Pengelola (BP) Bendung Tami, Rahman mengatakan, lahan adat yang kini diolah bersama masyarakat, menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi.

“Lahan yang kita olah, saat ini, merupakan lahan adat yang dikelola bersama masyarakat. Produksinya mencapai 5 sampai 6 ton per hektare. Kami berterima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian yang membuat program perluasan sawah ini. Kami ingin menyukseskan program Pak Menteri menjadikan swasembada pangan lokal, maupun nasional,” kata Rahman.

Yusuf Wona, seorang petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Bendung Tami, mengaku, merasakan langsung manfaat program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada program pemerintah ini. Karena dengan program pemerintah ini dapat membantu kami khususnya di wilayah Papua dalam menjaga ketahanan pangan,” ungkap Yusuf.

Manfaat program pengembangan sawah rakyat juga dirasakan oleh petani Orang Asli Papua (OAP) di Merauke, Roby Basik. Dia adalah petani milenial yang mengembangkan usaha budidaya padi.

Dia mengakui kehidupannya berubah signifikan sejak menekuni sektor pertanian. Hasil usaha tani yang diperolehnya selama ini, mampu memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan membantunya membangun rumah dari hasil panen padi.

“Anak-anak semua bisa sekolah. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi Kowad, ada yang bekerja di kesehatan. Itu dari pertanian yang saya usahakan,” katanya.