Soal Kurikulum Bahasa Prancis, PKB akan Minta Penjelasan Mendikdasmen

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Antara)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan pengajaran Bahasa Prancis di seluruh sekolah di Indonesia.

Menurut Lalu, Komisi X DPR perlu mengetahui kejelasan arah kebijakan tersebut, termasuk kesiapan implementasinya di dunia pendidikan nasional.

“Soal kejelasan wajib belajar Bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada Raker dengan kami nanti. Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” ujar Lalu kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Ia menilai penguatan kemampuan bahasa asing memang penting untuk menghadapi tantangan global. Namun, kebijakan pendidikan harus dirancang secara matang dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

“Kami memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting. Namun kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik,” katanya.

Politikus PKB itu juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dipersepsikan publik semata-mata sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional.

“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” ungkapnya.

Karena itu, Komisi X DPR RI akan memastikan lebih dahulu posisi kebijakan pengajaran Bahasa Prancis dalam agenda pendidikan nasional.

Ia menambahkan, apabila kesiapan implementasi belum menyeluruh, maka pengajaran Bahasa Prancis sebaiknya diterapkan secara bertahap, misalnya sebagai mata pelajaran pilihan atau program khusus di sekolah tertentu.

“Jika kesiapan belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu,” pungkasnya.