Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat, 6 Golongan Warga Ini Bakal Digratiskan Pramono

Bus Transjakarta. (Foto Ilustrasi: Dok. Antara/Lia Wanadriani Santosa).

Rencana penambahan enam golongan penerima layanan transportasi gratis di Jakarta memunculkan sinyal kuat adanya penyesuaian tarif Transjakarta dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini menyiapkan skema perlindungan sosial untuk meredam dampak kebijakan tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, pembahasan perluasan penerima layanan gratis sudah memasuki tahap akhir. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah antisipatif jika tarif transportasi publik mengalami kenaikan.

“Memang sekarang ini kami sedang mengkaji di tahap-tahap akhir. Kalau nanti ada penyesuaian harga, pasti ada golongan yang akan terkena,” kata Pramono, Kamis (9/7/2026).

Saat ini, Pemprov DKI telah memberikan fasilitas transportasi gratis kepada sekitar 15 – 16 golongan masyarakat. Namun, pemerintah tengah menghitung ulang kelompok mana yang dinilai perlu mendapat tambahan perlindungan agar tetap bisa mengakses transportasi publik tanpa beban biaya.

Penambahan yang dikaji mencakup enam golongan baru, yakni pendamping penyandang disabilitas berat, pasien rujukan rutin, pelajar atau mahasiswa dari keluarga tidak mampu di luar penerima bantuan pendidikan, pencari kerja aktif, korban bencana atau kebakaran dalam masa pemulihan, serta pelaku usaha mikro binaan Pemprov DKI.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Sugihardjo menyebut, usulan tersebut merupakan bagian dari rekomendasi pihaknya dalam pembahasan tarif Transjakarta. Menurut dia, perluasan penerima layanan gratis menjadi penting untuk menjaga keterjangkauan transportasi bagi masyarakat bawah.

“Rencana penambahan ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang sangat membutuhkan, terutama di tengah kemungkinan adanya penyesuaian tarif,” kata Sugihardjo.

Meski demikian, Pemprov DKI belum mengumumkan keputusan final terkait jumlah pasti golongan tambahan maupun besaran tarif baru. Pramono memastikan, seluruh kebijakan akan diputuskan setelah kajian selesai dilakukan.

Langkah ini menunjukkan bahwa penyesuaian tarif tidak berdiri sendiri, melainkan dibarengi dengan upaya menjaga aksesibilitas transportasi publik. Namun, efektivitas kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima manfaat dan kesiapan implementasi di lapangan.