Setoran Pajak, Bea Cukai dan PNBP Masih Jeblok, APBN 2025 Tekor Rp560 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Antara/Fathur Rochman)

Terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, angkanya masih aman karena jauh dari ambang batas 3 persen. Angka pastinya Rp560,3 triliun atau setara 2,35 persen. Semua karena penerimaan pajak, bea cukai dan PNBP belum optimal. 

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, posisi penerimaan negara hingga 30 November 2025, lebih rendah Rp560,3 triliun ketimbang belanja negara.

“Defisit APBN 2025 sebesar Rp560,3 triliun, atau 2,35 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Asal tahu saja, pendapatan negara hingga 30 November 2025, mencapai 
Rp2.351,5 triliun, atau 82,1 persen dari outlook. Sedangkan, belanja negara terealisasi Rp2.911,8 triliun, atau 82,5 persen dari outlook.

Nah, pendapatan negara sebesar Rp 2.351,5 triliun itu, berasal dari setoran pajak sebesar Rp1.634,4 triliun. Atau setara 75 persen dari target pajak dalam APBN 2025 sebesar  Rp2.189,3 triliun.  

Ditambah penerimaan dari bea dan cukai sebesar Rp269,4 triliun, atau setara 89 persen dari target 2025 sebesar Rp301,6 triliun. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp444,9 triliun, atau setara 87 persen dari target 2025 sebesar Rp513,6 triliun. Intinya, penerimaan negara dari pajak, bea cukai maupun PNBP jeblok semua. Alhasil, ya itu tadi, defisit menganga hingga Rp560,3 triliun.

Sementara untuk belanja negara yang mencapai Rp2.911,8 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.116,2 triliun, serta dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp795,6 triliun.

“Ini mencerminkan belanja pemerintah terus digelontorkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta mendukung sejumlah program prioritas,” ucap Menkeu Purbaya.

Realisasi APBN ini, menurut Menkeu Purbaya, menunjukkan pengelolaan yang hati-hati dan prudent. Di mana, keseimbangan primer tercatat defisit hanya Rp82,2 triliun.

“Keseimbangan primer mencatat defisit Rp 82,2 triliun. Ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global,” imbuh Menkeu Purbaya.