Rupiah Tertekan di Atas Rp17.000/US$, Ekonom: RI Perlu Konsisten Jalankan Dedolarisasi

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Rabu (15/4/2026) melemah 16 poin atau 0,09 persen menjadi Rp17.143 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.127 per dolar AS. (Foto: Shutterstock)

Gejolak geopolitik global kembali menekan perekonomian berbagai negara. Konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) ikut memicu tekanan pada nilai tukar, termasuk rupiah.

Salah satu dampak paling nyata adalah pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Padahal, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan mata uang Negeri Paman Sam terhadap mata uang utama dunia, justru melemah ke kisaran 98.

Secara teori, kondisi tersebut seharusnya memberi ruang bagi mata uang lain, termasuk rupiah, untuk menguat. Namun, realitas di pasar menunjukkan sebaliknya. Rupiah justru menjadi salah satu mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan Asia Tenggara.

Chief Economist BCA, David Sumual, menilai kondisi ini menjadi sinyal penting bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS melalui strategi dedolarisasi.

Menurut dia, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat bantalan transaksi perdagangan luar negeri agar tidak selalu bergantung pada dolar AS, salah satunya melalui kerja sama bilateral currency swap arrangement atau perjanjian swap mata uang bilateral.

“Skema ini penting karena bisa menjadi bantalan tambahan saat pasar keuangan bergejolak, tekanan dolar AS meningkat, atau likuiditas valas (valuta asing) mengetat,” ujar David dalam Central Banking Forum 2026 CNBC Indonesia di Jakarta, dikutip Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, saat ini Indonesia telah memiliki perjanjian swap bilateral dengan sejumlah negara, antara lain Jepang, China, Korea Selatan, dan Australia, dengan total nilai mencapai sekitar US$90 miliar hingga US$100 miliar.

Fasilitas tersebut dapat difungsikan sebagai secondary buffer atau bantalan kedua ketika pasar mengalami tekanan.

“Semacam asuransi atau secondary buffer. Kalau ada kondisi traumatik seperti 1998, kita sudah punya perjanjian seperti ini,” kata David.

Selain itu, Indonesia juga memiliki kerja sama swap bilateral dengan Malaysia senilai 8 miliar ringgit atau sekitar Rp28 triliun, serta dengan Singapura sebesar US$10 miliar atau sekitar Rp171 triliun.

Kerja sama terbesar tercatat dengan Jepang, yakni senilai US$22,76 miliar atau sekitar Rp389 triliun. Dengan Korea Selatan sebesar KRW 10,7 triliun atau sekitar Rp115 triliun. Sementara dengan China mencapai CNY 400 miliar atau setara sekitar US$55,79 miliar.

Keberadaan fasilitas ini dinilai penting karena dapat menambah likuiditas saat pasar valuta asing bergejolak. Dengan demikian, ketika tekanan dolar meningkat, Indonesia tidak hanya mengandalkan cadangan devisa utama, tetapi juga memiliki bantalan tambahan dari kerja sama antarbank sentral.

Selain swap bilateral, upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS juga terlihat dari perluasan penggunaan mata uang lokal serta pengembangan sistem pembayaran lintas negara.

Saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan QRIS Cross Border dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sementara kerja sama dengan Filipina dan Brunei Darussalam masih dalam tahap pengembangan.

Untuk skema Local Currency Transaction (LCT), implementasi telah berjalan dengan Malaysia, China, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Adapun kerja sama dengan Singapura, Filipina, India, serta Vietnam masih dalam tahap perencanaan.