Putusan MK Bisa Bikin IKN Terbengkalai, DPR Wanti-wanti Jadi Kota Hantu

Suasana di sekitaran Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024). (Foto: Dok. Inilah.com/ Rizki Aslendra).

Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status Jakarta sebagai ibu kota negara sebagai alasan untuk menunda optimalisasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Giri, berbagai bangunan dan infrastruktur yang telah berdiri di IKN berpotensi terbengkalai apabila tidak segera dimanfaatkan. Ia menilai kondisi tersebut dapat membuat kawasan IKN berubah menjadi kota hantu karena minim aktivitas dan penghuni.

“Jangan sampai bangunan yang ada menjadi terbengkalai dan jadi kota hantu, jika putusan ini dimaknai dengan bisa berlama-lama pindah dari Jakarta. Atau pemerintah tidak mau menyelesaikan IKN dengan putusan MK,” kata Giri dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).

Ia menilai putusan MK seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih serius mempercepat pemanfaatan kawasan IKN, bukan justru memperlambat proses perpindahan pusat pemerintahan.

Sebagai langkah awal, Giri mengusulkan agar sejumlah pejabat tinggi negara mulai berkantor di IKN. Ia bahkan menyinggung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga para wakil menteri untuk mulai menjalankan tugas di kawasan tersebut.

“Pemerintah harus menjadi lebih serius. Maka, harus ada pejabat tinggi yang sudah bertugas di sana (IKN). Jika perlu, Wakil Presiden harus berkantor di sana bersama wakil-wakil menteri yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari wakil presiden,” tuturnya.

Giri juga meminta pemerintah segera memaksimalkan penggunaan berbagai fasilitas dan aset yang telah dibangun di IKN meski statusnya belum resmi menjadi ibu kota negara.

“Pemerintah harus mulai berpikir untuk memanfaatkan aset yang sudah dibangun. Jangan sampai IKN jadi monumen kegagalan perencanaan pembangunan dan ketidakmatangan dalam memilih kebijakan,” ucap Giri menutup.