Ambisi produsen otomotif asal Vietnam, VinFast, untuk menancapkan kuku bisnisnya di pasar Amerika Serikat (AS) membentur dinding tebal. Kejaksaan Agung Negara Bagian North Carolina resmi melayangkan gugatan hukum terhadap VinFast setelah proyek pembangunan pabrik kendaraan listrik (electric vehicle/EV) raksasa mereka di wilayah tersebut terhenti total.
Melansir laporan Carscoops, Minggu (24/5/2026), Jaksa Agung North Carolina, Jeff Jackson, menggugat perusahaan pimpinan Pham Nhat Vuong tersebut atas tuduhan pelanggaran kesepakatan. VinFast dinilai gagal memenuhi komitmen pengembangan fasilitas manufaktur kendaraan listrik dan baterai di Chatham County.
“VinFast telah setuju untuk membangun pabrik dan menciptakan lapangan kerja bagi warga North Carolina, namun mereka tidak melakukan keduanya,” tegas Jaksa Agung Jackson dalam keterangan resminya.
Janji Manis Investasi US$2 Miliar yang Berujung Mandek
Kisah ini bermula empat tahun lalu ketika VinFast mengumumkan rencana megah untuk membangun fasilitas produksi canggih di North Carolina. Proyek ini awalnya ditargetkan sudah bisa menelurkan mobil listrik pada tahun 2024. Bahkan, seremonial peletakan batu pertama (groundbreaking) sudah digelar meriah pada 2023.
Pada fase pertama, nilai investasi yang digelontorkan disebut-sebut mencapai US$2 miliar (sekitar Rp32 triliun) untuk membangun kompleks seluas 1.800 are. Fasilitas raksasa ini direncanakan memiliki lima area produksi utama, mulai dari pengetukan bodi, pengepresan, pengecatan, perakitan, hingga pusat energi.
Dengan kapasitas produksi mencapai 150 ribu unit per tahun, pabrik ini awalnya disiapkan sebagai basis produksi global untuk tiga model andalan mereka: VinFast VF 7, VF 8, dan VF 9.
Namun, kenyataan di lapangan tidak seindah rencana di atas kertas. Setelah menunda target produksi ke tahun 2025, VinFast justru menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan pada Juli 2024 akibat jebloknya angka penjualan mereka di pasar AS. Perusahaan kemudian menggeser sepihak jadwal operasional ke tahun 2028 dengan skala produksi yang jauh lebih ciut.
Pemerintah Berang, Duit Pembayar Pajak Telanjur Kucur
Sikap plin-plan VinFast sontak menyulut kegeraman pemerintah daerah. Pasalnya, raksasa EV Vietnam ini telah menerima kucuran dana Hibah Investasi Pengembangan Pekerjaan. Tidak tanggung-tanggung, Majelis Umum North Carolina bahkan sudah menggelontorkan dana publik sebesar US$450 juta (sekitar Rp7,2 triliun) demi menyokong persiapan lahan, peningkatan akses transportasi, hingga infrastruktur air bersih di lokasi proyek.
Kantor Jaksa Agung mengungkapkan, VinFast memang sempat melakukan pembersihan dan perataan lahan pada 2023. Namun setelah itu, mereka gagal total memenuhi kewajiban utama serta target kinerja yang mengikat dalam kontrak.
Sesuai klausul hitam di atas putih, perjanjian tersebut dirancang ketat untuk melindungi uang pembayar pajak. VinFast diwajibkan mengembalikan dana persiapan lahan jika tolok ukur proyek tidak tercapai. Lebih dari itu, pemerintah negara bagian berhak menyita dan mengambil alih lokasi proyek jika perusahaan ingkar janji.
Berdasarkan kesepakatan awal, pabrik tersebut seharusnya sudah beroperasi penuh pada Juli 2026 dan menyerap sedikitnya 1.750 lapangan kerja lokal hingga akhir tahun 2026. Karena target ini mustahil tercapai, Departemen Kehakiman North Carolina telah mengirimkan surat peringatan keras sejak Januari 2026, menyatakan VinFast wanprestasi dan pemerintah siap menyita aset lahan tersebut.
Alasan VinFast: Kebijakan EV di AS Berubah
Mendapat tamparan hukum, manajemen VinFast tidak tinggal diam dan membantah seluruh tuduhan Kejaksaan. Perusahaan berkilah bahwa mereka tetap berkomitmen membuka pabrik tersebut pada tahun 2028 sesuai jadwal revisi terbaru.
Pihak VinFast berargumen, dinamika politik dan perubahan kebijakan baru-baru ini dari pemerintah AS terkait insentif industri kendaraan listrik telah mengacak-acak linimasa proyek mereka.
Hal inilah yang memaksa perusahaan meminta kelonggaran waktu tambahan untuk mengevaluasi kembali kelayakan implementasi proyek di lapangan.