Rugikan Petani dan Negara, Mentan Amran: Bongkar Jaringan Kartel dan Mafia Pangan

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman. (Foto: Dok. Bapanas RI).

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman bertekad untuk menindak tegas mafia pangan dan pupuk yang kerap memanipulasi distribusi hingga menguasai lahan pertanian. Praktik ilegal ini berlangsung bertahun-tahun, merugikan rakyat dan negara.

Mentan Amran menyatakan, penindakan tidak lagi hanya menyasar pelaku ecek-ecek di lapangan. Namun mulai masuk lebih dalam, membongkar jaringan kartel, permainan harga, manipulasi stok, korupsi internal, hingga praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Data Satgas Pangan Polri menunjukkan adanya dua fase penindakan yang memiliki karakter berbeda. Periode pertama (2017–2019), sebanyak 784 kasus yang ditangani.

Dari 784 kasus itu, sebanyak 66 kasus penanganan di antaranya terkait dengan komoditas beras. Kemudian, 22 kasus penanganan di komoditas hortikultura, 27 kasus penanganan di komoditas ternak, 13 kasus penanganan di komoditas pupuk, dan 247 kasus lainnya di sektor pertanian. Dari seluruh penindakan itu, aparat berhasil menetapkan 411 tersangka.

Periode kedua (2024-2025), tertangani sebanyak 94 kasus sektor pertanian. Terdiri dari 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak goreng, serta 3 kasus yang melibatkan oknum internal. Total tersangkanya mencapai 77 orang.

“Penindakan pada periode ini tidak berhenti pada aspek pidana semata. Pemerintah juga melakukan langkah struktural besar melalui pencabutan 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah pada 2024–2025,” papar Mentan Amran di Jakarta, dikutip Sabtu (23/5/2026).

Langkah ini, kata dia, menjadi salah satu tindakan korektif terbesar dalam tata kelola distribusi pupuk. Selama periode penindakan 2024–2026, tidak berhenti di statistik, ditandai dengan terbongkarnya sejumlah kasus besar yang selama ini dinilai membebani masyarakat.

Kasus beras oplosan menjadi salah satu pengungkapan terbesar. Dari pemeriksaan 268 sampel di 13 laboratorium pada 10 provinsi, sebanyak 212 merek beras premium dan medium dinyatakan tidak sesuai standar mutu, berat maupun Harga Eceran Tertinggi (HET).

Artinya, sekitar 85,56 persen beras premium yang beredar tidak memenuhi standar. Ditemukan pula praktik pengemasan ulang beras SPHP yang kemudian dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Potensi kerugian konsumen akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun per tahun.

Selanjutnya, Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Praktik serupa juga ditemukan pada distribusi MinyaKita.

Produk minyak goreng yang seharusnya dijual sesuai ketentuan HET Rp15.700 per liter ditemukan dijual hingga Rp18.000 per liter dengan takaran yang tidak sesuai.

“Pada sidak Februari 2026, residu MinyaKita bermasalah masih ditemukan beredar, dengan keadaan itu tidak boleh kompromi, pidanakan. Kita penjarakan pihak yang bikin susah negara. Dari pengungkapan jaringan kartel minyak goreng secara keseluruhan, 20 tersangka telah ditetapkan,” kata Mentan Amran.

Di sektor pupuk, pemerintah menemukan lima jenis pupuk palsu yang tidak mengandung unsur hara sama sekali. Kandungan nitrogen, kalium dan fosfat tercatat nol, sehingga petani pada praktiknya membeli material yang tidak memberikan manfaat bagi tanaman.

Akibat praktik kecurangan tersebut, dia menyebut kerugian petani diperkirakan mencapai Rp3,3 triliun. Banyak korban merupakan petani penerima KUR yang mengalami gagal panen hingga tekanan ekonomi.

Sebanyak 27 tersangka dari hulu hingga hilir telah ditetapkan, dan 2.231 izin pengecer serta distributor pupuk bermasalah resmi dicabut. Berlanjut dengan fakta anomali yang ditemukan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Pada 28 Mei 2025, tercatat pengeluaran beras sebesar 11.410 ton dalam satu hari, jauh melampaui rata-rata normal 2.000–3.000 ton per hari. Lonjakan ekstrem ini memunculkan dugaan kuat adanya manipulasi data stok oleh middleman untuk menaikkan harga di tingkat konsumen.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas Pangan Polri langsung diturunkan untuk menyelidiki melakukan pendalaman.