Prabowo Mesti Instruksikan Seluruh Pejabat Bersiap Hadapi Dampak Perang di Timur Tengah

Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana saat podcast bersama Inilah.com di Jakarta. (Foto: Dok. Inilah.com)

Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menekankan pemerintah harus bersiap menghadapi dampak besar akibat situasi geopolitik global, khususnya perang di Timur Tengah. Ia menekankan pentingnya arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pejabat pemerintah agar tidak menjalankan kebijakan secara normal seperti biasa.

Menurut Hikmahanto, kondisi global saat ini berpotensi menimbulkan dampak serius bagi Indonesia sehingga diperlukan langkah antisipatif dari pemerintah.

“Presiden harus instruksikan ke semua pejabatnya bahwa Indonesia akan menghadapi krisis dan karenanya tidak boleh mengambil kebijakan yang business as usual,” kata Hikmahanto saat dihubungi di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Hikmahanto menjelaskan, para menteri dan pejabat negara perlu segera memetakan berbagai risiko yang muncul akibat konflik tersebut. Setelah risiko diidentifikasi, pemerintah harus menyiapkan solusi yang konkret dan menerjemahkannya menjadi kebijakan yang jelas.

“Para menteri dan pejabat diminta untuk identifikasi berbagai risiko akibat perang dan solusi terbaik untuk mengatasi risiko dan terakhir menterjemahkan solusi ke kebijakan. Kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima,” ujarnya.

Prioritas Pemerintah

Lebih jauh dia menilai ada beberapa sektor yang perlu menjadi prioritas pemerintah, terutama menjelang periode Lebaran. Salah satunya adalah memastikan ketersediaan energi dan stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Fokus utama adalah pada kesediaan BBM, lonjakan harga bahan pokok terutama dalam menghadapi lebaran serta menjaga stabilitas nasional,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama anggota DEN dan sejumlah menteri di Istana Negara pada Rabu (11/3/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi global, termasuk dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian dunia dan Indonesia.

Dalam rapat itu juga dibahas ketersediaan BBM dan gas nasional yang saat ini masih mencukupi. Pemerintah disebut akan terus memantau pergerakan harga energi global serta menyiapkan langkah mitigasi agar dampaknya terhadap APBN tetap terkendali.

Selain itu, Presiden juga menekankan percepatan swasembada energi serta penguatan digitalisasi pemerintahan, termasuk melalui proyek percontohan digitalisasi penyaluran bantuan sosial guna meningkatkan efisiensi belanja negara.