Pasar Dibanjiri Baja Impor China hingga Korea, Industri Lokal Sempoyongan

Diana Medium.jpeg

Sabtu, 15 November 2025 – 17:00 WIB

Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya. (Foto: Dok. Fraksi NasDem)

Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya. (Foto: Dok. Fraksi NasDem)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Pemerintah didesak mengambil langkah tegas menahan laju produk baja impor yang membanjiri pasar dalam negeri. Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya menegaskan, dibutuhkan regulasi yang ketat untuk melindungi industri strategis nasional.

Asep mewanti-wanti besarnya dampak ekonomi jika pemerintah terus memberi kemudahan bagi importir baja.

“Baja adalah salah satu industri strategis yang mestinya diberikan proteksi maksimal oleh negara. Dari satelit hingga peniti, bahkan sekarang baki untuk MBG (Makan Bergizi Gratis) saja yang sedang dibutuhkan pemerintah, industri baja kita malah tidak bisa penuhi,” ungkap Asep dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (15/11/2025).

Fakta di lapangan menunjukkan, pasar Indonesia saat ini memang sedang dibanjiri oleh produk impor yang datang dari China, Jepang, maupun Korea. Padahal, Indonesia sejatinya memiliki perusahaan baja nasional, Krakatau Steel, dan beberapa perusahaan lainnya.

“Tapi hampir semua perusahaan itu, bahkan BUMN sendiri pun termegap-megap dan sempoyongan, gara-gara aturan main masuknya baja impor yang terlalu leluasa,” jelasnya tegas.

Asep menilai, pengetatan impor baja adalah sebuah keharusan jika ingin industri dalam negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Selain regulasi, pemberian insentif juga diperlukan agar produk lokal bisa bersaing secara harga tanpa mengorbankan kualitas.

Ketua Bidang Energi Sumber Daya Mineral DPP Partai NasDem juga menekankan pentingnya kedaulatan industri baja yang dikenal sebagai ‘ibu dari segala industri’. Menurutnya, kedaulatan di sektor ini akan mendorong kedaulatan di industri turunannya.

“Kita bicara soal kedaulatan industri strategis yang berpotensi bisa kita lakukan, kenapa malah memberikan kemudahan kepada pihak lain kalau BUMN dan pengusaha kita sendiri sebenarnya bisa lakukan kan,” pungkasnya.

Topik
Komentar