Menko Airlangga Ungkap Siasat Pemerintah Ungkit Ekonomi Bisa 6 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026). (Foto: Inilah.com/ Clara Anna S)

Ketidakpastian perekonomian global masih menjadi bayang-bayang menakutkan terhadap perekonomian nasional. Jangan sampai membuyarkan berbagai strategi ekonomi yang disusun dalam rangka mewujudkan pertumbuhan 6 persen pada tahun ini.

Namun kini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya, capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal I dan II, masih cukup oke. Angkanya masing-masing 5,61 persen dan 5,29 persen. Kalau dirata-rata, pertumbuhan ekonomi di paruh pertama 2026 mencapai 5,45 persen.

“Semester I, tumbuh 5,45 persen, tertinggi dalam 13 tahun terakhir, termasuk di antara negara-negara anggota G20. Menjelang akhir tahun, Presiden Prabowo meminta kita mendorong supaya mendekati 6 persen di akhir tahun. Dan tentu ini bisa menjadi tantangan dan juga harus kerja keras,” ujar Menko Airlangga, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Saat ini, diakui mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu, tantangan global masih cukup besar, khususnya masih konflik di Selat Hormuz. Disertai perang dagang yang berdampak terhadap potret ekspor-impor serta investasi.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap solid. Pendapatan negara tumbuh 21,3 persen ketimbang periode yang sama di tahun lalu. Sedangkan belanja negara di paruh pertama 2026 tumbuh 18,2 persen. Sedangkan defisit anggaran tetap terjaga di level 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di level 6 persen dengan inflasi 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen dan nilai tukar bertengger di Rp17.500 per dolar AS.

Optimistis Ekonomi Terbang 6 Persen

Masih menurut Menko Airlangga, penerimaan negara direncanakan mencapai Rp3.426 triliun dengan belanja negara Rp4.097,2 triliun. Dan, pembiayaan dipatok Rp671,2 triliun dengan defisit 2,4 persen terhadap PDB.

Tak luput kesejahteraan rakyat diarahkan bisa melejit melalui tingkat pengangguran terbuka digerus hingga di kisaran 4,30-4,87 persen serta angka kemiskinan dijaga 6-6,5 persen dengan angka rasio gini 0,362-0,367.

Untuk mengungkit angka pertumbuhan ekonomi dari 5,45 persen menuju 6 persen, diperlukan tambahan pertumbuhan yang bersumber dari sejumlah sektor.

Misalnya, investasi harus digenjot bertumbuh terhadap PDB dan diarahkan untuk proyek-proyek bernilai tambah tinggi atau hilirisasi. Dengan memanfaatkan rantai nilai di dalam negeri.

Selain itu, peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta penguatan ekspor bernilai tambah yang ditopang efisiensi logistik juga menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan.

Andalkan 6 Mesin Pertumbuhan Baru

Menko Airlangga menegaskan, pemerintah memperkuat 6 mesin pertumbuhan ekonomi anyar, yakni: hilirisasi dan upstreaming yang telah mencatat 26 proyek groundbreaking; swasembada energi melalui implementasi B50 sejak 1 Juli 2026; ekosistem bullion dan bank emas yang mengelola sekitar 179 ton emas senilai Rp360 triliun.

Serta, tata kelola devisa hasil ekspor sumber daya alam melalui Danantara Sumberdaya Indonesia; digitalisasi, semikonduktor, dan artificial intelligence (AI); serta pengembangan KEK dan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan baru.

Dari sisi penguatan sumber daya manusia (SDM) dan akses pembiayaan, kata dia, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan.

“Kita dorong program magang bagi 150.000 lulusan dan vokasional yang ditargetkan mencapai 250.000, serta terus memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ungkapnya.

Dorong Pertumbuhan Pengusaha

Untuk pembiayaan bagi pelaku usaha, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha perempuan, melalui penurunan bunga PNM dari 18 persen menjadi 8 persen untuk pembiayaan Rp0 hingga Rp15 juta melalui PNM Mekaar.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyebutkan, pemerintah memperluas akses pasar melalui diplomasi ekonomi. Saat ini, Indonesia memiliki 25 perjanjian dagang yang telah diratifikasi, sementara 13 perjanjian masih dalam proses perundingan.

Di sisi lain, proses aksesi OECD terus berjalan, dengan Indonesia telah menyampaikan laporan untuk 20 dari 24 bab dan mencatat progres sekitar 75 persen.

Menko Airlangga menekankan, berbagai agenda tersebut membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam kerangka Indonesia Incorporated.

“Kita harus bekerja bersama-sama, sehingga dengan bekerja bersama-sama ini apa yang kita capai betul-betul bisa dinikmati oleh seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Fundamental ekonomi yang kuat, kata dia, menyangkut kebijakan fiskal yang prudent, kebersamaan antara Pemerintah dan dunia usaha. “Ke depan, kita bisa menjaga ketahanan perekonomian dan juga mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif. Karena kalau kita memang ingin negara kita ini maju dan sejahtera, kita harus tumbuh lebih tinggi,” pungkasnya.