Masih Kurang Rp26 Triliun, Menhub Dudy Bisa Terima Pagu Indikatif Kemenhub 2027 Rp28,34 Triliun

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta untuk menemui Presiden RI Prabowo Subianto, Kamis (11/6/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita)

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp28,34 triliun.

“Kementerian Perhubungan memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp28,34 triliun,” ujar Menhub Dudy saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dari sisi program, kata dia, komposisi pagu indikatif terdiri dari program infrastruktur konektivitas sebesar Rp19,10 triliun, atau setara 67,38 persen. Selanjutnya ada program dukungan manajemen dengan anggaran Rp7,60 triliun, atau setara 26,84 persen. Dan, program pendidikan dan vokasi sebesar Rp1,63 triliun, atau 5,78 persen.

Menhub Dudy menjelaskan, pagu indikatif 2027 sebesar Rp28,34 triliun, jika dibandingkan dengan indikasi pendanaan rencana strategis tahun 2027, sebesar Rp46,21 triliun. Artinya, terdapat gap sebesar Rp17,87 triliun, atau setara 38,67 persen.

Namun, jika dibandingkan dengan pagu kebutuhan tahun 2027 sebesar Rp55,16 triliun, masih terdapat gap sebesar Rp26,82 triliun atau sebesar 48,62 persen.

“Dapat kami sampaikan dari pagu indikatif sebesar Rp28,34 triliun terdapat beberapa kebutuhan penyelenggaraan transportasi nasional yang belum terpenuhi. Kebutuhan anggaran tersebut terdiri dari dukungan keselamatan sebesar Rp7,98 triliun, dukungan pelayanan sebesar Rp9,17 triliun, layanan keperintisan sebesar Rp957 miliar, dan belanja pegawai sebesar Rp2 triliun,” kata Menhub Dudy.

Menhub Dudy melanjutkan, Kemenhub mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun yang diarahkan untuk memastikan terpenuhinya aspek keselamatan, pelayanan publik, konektivitas wilayah, serta keberlangsungan operasional kementerian.

Kemenhub memperkuat implementasi kebijakan menuju zero penanganan kendaraan berdimensi lebih dan muatan (over dimension over loading/ODOL) pada 2027 secara menyeluruh dari hulu hingga hilir guna meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi logistik nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, untuk mewujudkan Zero ODOL 2027, permasalahan angkutan berdimensi lebih dan lebih muatan tidak bisa lagi ditangani secara parsial, melainkan perlu ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

Menurutnya, banyak yang melihat masalah ODOL hanya sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan, tetapi dia menekankan semua pihak harus melihat hal itu sebagai persoalan keselamatan yang perlu ditangani dari hulu ke hilir karena ada ekosistem angkutan logistik di dalamnya.

Ia mengatakan penanganan kendaraan berdimensi lebih dan lebih muatan yang menyeluruh itu didasarkan dari rencana aksi yang telah disusun oleh pemerintah.

Dia menyebut saat ini semua pemangku kepentingan yang terlibat tengah memproses langkah-langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam ekosistem angkutan logistik, agar masalah truk berdimensi lebih dan muatan dapat ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.