Konspirasi Orang Dalam: Besar Pasak daripada Utang

Selamat datang di tren baru “mengencangkan ikat pinggang rakyat.” Sementara di ruang sebelah pemerintah tetap asyik belanja bak sultan di Hari Lebaran, sekalipun pendapatan tak mampu menutupi belanjanya. Besar pasak daripada utang! Mari kita bahas drama anggaran kita dimulai dari sebuah konferensi pers yang membongkar bahwa musuh terbesar negara ternyata bukan cuma harga minyak, tapi juga “orang dalam”.

Jagat finansial kita baru saja geger. Bukan karena serangan rudal Iran ke Israel, melainkan karena pengakuan blak-blakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Bayangkan, dua Dirjen Kemenkeu dicopot tanpa upacara, tanpa penjelasan, bak hilang ditelan bumi. Setelah Purbaya buka suara, ternyata baru tercium aroma sabotase internal yang lebih menyengat daripada bau asap knalpot angkot.

Konon, ada informasi sengaja dibocorkan dari dalam kantor Purbaya yang bikin pasar kena serangan jantung: mulai dari isu kas negara cuma cukup buat tiga minggu, hingga fitnah ke investor asing kalau Menkeunya nggak bisa bahasa Inggris dan bakal bikin kacau pertemuan. Purbaya sampai harus terbang ke luar negeri demi meyakinkan para “bule” bahwa kondisi kita nggak separah itu. 

Ironisnya, saat Menkeu berjuang di luar, di dalam negeri ada oknum yang diduga melindungi 40 perusahaan asal China yang hobi melakukan under invoicing –biar bayar pajaknya minimal. Bahkan, ada dokumen rencana pajak jalan tol dan pajak orang kaya yang sudah ditandatangani elektronik oleh Purbaya tanpa dia benar-benar tahu isinya, Penyebabnya, ia percaya kata staf “sudah aman”. 

Di kesempatan lain, gembira hati ini mendengar pidato Presiden Prabowo Subianto di forum mentereng Davos dan Tokyo yang menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah gagal bayar utang. Luar biasa! Beri tepuk tangan untuk kedisiplinan kita dalam mencicil, bahkan ketika atap rumah kita sendiri sedang bocor di sana-sini. Namun, kebanggaan itu seperti seseorang yang pamer selalu bayar tagihan minimum kartu kredit tepat waktu, padahal limitnya sudah hampir jebol dan bunganya makin mencekik. 

Bisnis Anomali: “Makin Laris Makin Tekor”

Mari kita bedah dua bom waktu APBN kita: pasar minyak global yang hobi bergejolak dan candu subsidi kita. Dalam menyusun APBN 2026, pemerintah mematok harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada angka USD 70 per barel. Angka yang cantik di kertas, tapi rapuh saat rudal mulai terbang di Timur Tengah.

Lihat betapa “sensitifnya” APBN kita jika harga minyak dunia naik tipis saja: Setiap kenaikan USD 1 per barel, pendapatan memang naik Rp3,5 triliun, tapi belanja membengkak brutal Rp10,3 triliun karena kita harus impor BBM. Hasilnya? Defisit melebar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan satu dolar. Ini adalah definisi nyata dari “makin laris makin tekor”. Karena pemerintah takut kehilangan popularitas, dicarilah jalan ninja: bakar uang lewat subsidi. 

Tahun 2026, dana untuk memanjakan konsumsi energi diproyeksikan tembus Rp 410,06 triliun. Anggaran segede ini habis cuma buat dibakar di jalan raya, yang ironisnya bukan digunakan untuk transportasi publik, tapi juga dinikmati mobil milik orang kaya. Solusi hebat yang mereka tawarkan: “Kalau nggak cukup uang, coba geser garis batas defisit dan berutang lagi.”

Pasar Mulai Jenuh, Modal Asing Kabur

Dunia internasional mulai melihat pondasi ekonomi kita lemah. Akibatnya, peminat Surat Utang Negara (SUN) sepi; bid-to-cover ratio anjlok menjadi 1,47 di Maret 2026. Karena barang kita kurang laku, kita terpaksa menawarkan bunga (yield) yang lebih tinggi. Belum lagi hantu capital outflow yang pada 2025 saja mencapai US$ 4,55 miliar. Uang “panas” sedang bersiap-siap lari mencari tempat yang lebih aman.

Saya meyakini pemerintah sudah punya banyak skenario untuk mengatasi sesak nafas APBN 2026 karena jeratan utang dan candu subsidi. Di antara yang masuk akal adalah memangkas proyek mercusuar. Ini bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Proyek mercusuar biasanya punya ciri khas: biaya selangit, jangka waktu lama, dan manfaat ekonominya sering kali baru terasa saat cucu kita sudah sarjana. Itu pun kalau berhasil.

Coba kita list beberapa “wahana bermain” anggaran proyek mercusuar yang bisa diparkirkan dulu demi menyelamatkan dompet negara:

1. IKN: Rem Ambisi di Tengah Hutan

IKN (Ibu Kota Nusantara) adalah “anak emas” yang biaya makannya luar biasa mahal. Di tengah target defisit yang mulai melompat ke angka 4 persen, memaksakan pembangunan fase lanjutan menggunakan APBN adalah tindakan yang sangat nekat. Saat ini investor asing masih malu-malu kucing untuk masuk ke proyek IKN, APBN dipaksa jadi “tulang punggung” sendirian. Pemerintah harus berani melakukan Moratorium Pembangunan Fisik Non-Esensial. Cukupkan dulu pusat pemerintahan inti. Tunda pembangunan gedung-gedung pendukung, taman-taman estetik, atau fasilitas kemewahan lainnya sampai arus modal asing benar-benar mengalir. Hematnya bisa puluhan triliun per tahun.

2. Food Estate: Proyek “Lumbung” yang Sering Bocor

Niatnya mulia: ketahanan pangan. Tapi praktiknya, proyek ini sering kali berakhir menjadi pembukaan lahan masif yang hasilnya jauh dari harapan, alias high cost, low yield. Coba buka kembali proyek yang sama di periode sebelumnya. Sudah baca evaluasi keberhasilan proyek menanam jagung dalam polybag?

Mengucurkan triliunan rupiah untuk mencetak sawah baru di lahan yang tidak cocok adalah petaka, sementara petani lokal di Jawa dan Sulawesi kesulitan pupuk subsidi, adalah sebuah ironi fiskal. Selayaknya pemerintah lakukan audit total dan hentikan ekspansi lahan baru. Alihkan anggarannya untuk revitalisasi irigasi yang sudah ada dan subsidi pupuk yang tepat sasaran. Memperbaiki yang sudah ada jauh lebih murah daripada membangun “utopia pangan” dari nol.

3. Kereta Cepat Jakarta-Surabaya: Obsesi Kecepatan di Tengah Utang

Belum selesai urusan bengkak biaya (cost overrun) Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sudah muncul ambisi menyambungkannya ke Surabaya. Di tengah penurunan minat investor terhadap Surat Utang Negara (SUN), menambah beban utang baru untuk proyek kereta cepat adalah cara tercepat menuju krisis likuiditas. Semestinya pemerintah tunda hingga kondisi fiskal sehat. Fokuskan anggaran infrastruktur untuk logistik dasar seperti perbaikan jalan raya yang rusak parah di daerah sentra produksi daripada membangun “karpet merah” untuk kaum urban yang ingin sampai ke Surabaya lebih cepat dua jam.

4. Giant Sea Wall: Membendung Laut dengan Utang

Proyek ini diproyeksikan menelan biaya ratusan hingga ribuan triliun rupiah untuk membentengi pesisir utara Jawa. Ini adalah proyek jangka sangat panjang. Di tahun 2026, ketika kita butuh uang tunai untuk membayar bunga utang Rp599 triliun, memulai proyek raksasa seperti ini adalah kemewahan yang sebenarnya tidak mampu kita beli. Kenapa kita tidak menggunakan pendekatan berbasis alam (nature-based solution)? Restorasi mangrove dan manajemen air tanah jauh lebih murah daripada membangun tembok beton raksasa di atas laut yang tanahnya sendiri terus amblas.

Setidaknya kita bisa lakukan penghematan sekitar Rp70 triliun (Lihat Tabel Simulasi Potensi Penghematan). Ini sudah hampir setara dengan upaya penghematan belanja yang sedang diupayakan pemerintah saat ini. Bedanya, memangkas proyek mercusuar jauh lebih efektif daripada sekadar mengurangi biaya rapat atau perjalanan dinas PNS yang receh itu.

Tabel Potensi Penghematan (Simulasi Kasar 2026)

(dalam triliun rupiah)

Jika pemerintah berani mengambil langkah tidak populer ini, ruang fiskal akan sedikit lega untuk menambal lubang subsidi BBM tanpa harus menambah utang baru yang bunganya makin “mencekik leher”. Pertanyaannya, apakah pemerintah punya nyali politik untuk menunda ambisi visual demi stabilitas isi perut rakyat?

Menyiapkan Rem Darurat

Adakah alternatif solusi kebijakan yang bisa diambil Pak Prabowo? Mari kita tawarkan sedikit navigasi waras agar kapal besar bernama Indonesia ini tidak karam menabrak gunung es utang. Berikut adalah langkah “rem darurat” yang bisa diambil. Sedikitnya ada empat  hal yang layak dicermati serius:

1. Moratorium Proyek Mercusuar

Kita tak perlu memaksakan membangun “istana” di saat cicilan rumah sedang menunggak. Pemerintah harus berani menunda proyek dengan biaya selangit yang manfaat ekonominya tidak instan. Ada potensi penghematan hingga Rp70 triliun jika dilaksanakan. Apa saja itu?

• Rem Ambisi IKN: Batasi pembangunan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Tunda pembangunan fasilitas non-esensial dan estetika sampai arus investasi asing benar-benar masuk, bukan sekadar komitmen di atas kertas.
• Audit Total Food Estate: Hentikan ekspansi lahan baru yang berisiko gagal. Fokuskan anggaran untuk membantu petani lokal yang sudah ada melalui subsidi pupuk dan perbaikan irigasi desa.
• Tunda Kereta Cepat Jakarta-Surabaya: Mengingat yield SBN kita sedang mahal, menambah beban utang untuk proyek transportasi mewah saat ini adalah kecerobohan fiskal.

2. Hentikan Candu Subsidi Harga, Geser ke Subsidi Orang

Mempertahankan harga BBM murah untuk semua golongan adalah bunuh diri fiskal perlahan. Bayangkan, Rp 410 triliun habis terbakar di jalanan sementara defisit kita terancam melampaui batas legal 3 persen.

Pemerintah sudah harus bisa menggunakan data presisi untuk membatasi subsidi BBM hanya bagi transportasi umum, logistik pangan, dan masyarakat miskin. Biarkan pemilik mobil pribadi non-umum membayar harga keekonomian. Berani tidak pemerintah mengambil langkah tidak populer ini demi kesehatan APBN?

3. Reformasi Struktural Pengelolaan Utang

Dengan kebutuhan pembiayaan bruto mencapai Rp1.665 triliun pada 2026, pemerintah tidak bisa hanya pasrah pada mekanisme pasar. Pemerintah bisa melakukan:

• Debt Switching, yaitu strategi pengelolaan portofolio utang di mana pemerintah menukar Surat Berharga Negara (SBN) yang sudah diterbitkan yang mendekati jatuh tempo dengan seri SBN lainnya yang memiliki tenor lebih panjang. Ini bertujuan untuk memperbaiki struktur utang dan mengelola risiko, terutama risiko jatuh tempo (refinancing risk). Pengelola utang harus agresif menegosiasi ulang jatuh tempo agar tidak terkonsentrasi di tahun-tahun politik yang rentan gejolak.
• Transparansi Risiko: Saatnya pemerintah berhenti hanya bersembunyi di balik narasi “tidak pernah gagal bayar”. Akui saja risiko capital outflow dan penurunan minat investor (bid-to-cover ratio) agar pasar merasa pemerintah sedang waspada, bukan sedang menyangkal. Publik lebih senang dengan pemerintah yang terlihat waspada dibanding dengan terlihat sok perkasa!

4. Diversifikasi Energi Riil Jangan Sekadar Jargon

Ketergantungan kita pada impor minyak fosil adalah titik lemah kedaulatan kita. Setiap kenaikan US$1 per barel ICP, defisit kita melebar Rp6,8 triliun. Pemerintah harus sungguh-sungguh melakukakn percepatan transisi energi baru terbarukan di level mikro dan komunitas. Kurangi beban impor BBM dengan kebijakan yang benar-benar memihak energi alternatif, sehingga APBN kita tidak terus-menerus disandera oleh kartel minyak global atau konflik di Timur Tengah.

Simulasi Penghematan: Melepas Beban untuk Bertahan

(dalam triliun rupiah)

Kebanggaan atas sejarah “tidak pernah gagal bayar” memang layak dirawat. Namun, jika untuk mempertahankan rekor itu kita harus membiarkan rakyat menanggung inflasi gila-gilaan akibat harga BBM atau memotong anggaran pendidikan demi membayar bunga utang, maka kita sebenarnya sedang menggadaikan masa depan. Dan ini cukup berbahaya!

Pemerintah harus memilih: tetap tampil mentereng dengan proyek mercusuar tapi keropos di dalam, atau berani berhemat demi memastikan Indonesia tetap berdaulat secara finansial. Jangan sampai kuitansi utang hari ini menjadi surat bangkrut anak cucu kita di kemudian hari.