Kemendikdasmen Kucurkan Tunjangan Khusus Rp2 Juta untuk 17.500 Guru Terdampak Bencana

Guru menyiapkan tenda sebelum Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) di sekolah darurat bencana erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (13/12/2025). (Foto: Antara)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah konkret untuk memastikan keberlangsungan pendidikan di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Pemerintah resmi memperkuat dukungan bagi para pendidik dengan memberikan tunjangan khusus sebesar Rp2 juta per guru.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah wujud komitmen negara untuk hadir di tengah situasi darurat, sekaligus mengapresiasi pengabdian para guru yang tetap bertugas meski dalam kondisi sulit.

“Pemerintah hadir untuk memastikan pendidikan darurat dapat berjalan, sekaligus memberikan dukungan bagi para guru yang tetap mengabdi di wilayah terdampak,” kata Abdul Mu’ti di Jakarta, Rabu.

Sasaran 17.500 Guru

Berdasarkan data Kemendikdasmen, tunjangan khusus ini menargetkan 17.500 guru sebagai penerima manfaat. Bantuan finansial ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi para pendidik akibat dampak bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera.

Selain insentif personal bagi guru, Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan keuangan operasional untuk satuan pendidikan. Dana ini ditujukan untuk pemulihan sarana pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan mendesak lainnya sesuai kondisi lapangan.

Ribuan Kelas Darurat dan Paket Belajar

Tak hanya bantuan tunai, intervensi fisik juga dilakukan secara masif. Kemendikdasmen melaporkan telah menyalurkan bantuan logistik pendidikan berupa:

• 2.873 unit ruang kelas darurat untuk pembelajaran sementara.
• 141.335 paket perlengkapan belajar siswa (buku, alat tulis, tas, seragam, sepatu).
• 16.239 paket perlengkapan keluarga untuk warga satuan pendidikan.

Kendala Akses Data

Dalam pelaksanaannya, Abdul Mu’ti mengakui adanya tantangan di lapangan, khususnya terkait pemutakhiran data. Pihaknya terus melakukan koordinasi erat dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan setempat.

Verifikasi data dilakukan secara berkala mengingat masih ada wilayah yang sulit dijangkau akibat akses yang terputus, terutama di beberapa titik terparah di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.