KDM Pangkas Anggaran Pemprov Jadi 30 Persen, Sisanya untuk Warga Jabar

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (ketiga kiri) menemui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kedua kiri) di Subang, Jawa Barat, Sabtu (14/2/2026). (Foto: Antara/HO-Kemenhub).

Mungkin ini bukan kabar baik untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM.

Usai Lebaran, siap-siap anggaran kedinasan dan belanja pegawai di lingkungan Pemprov jabar, seret. KDM menyebut Lebaran merupakan momentum evaluasi atas kinerja tata kelola keuangan Pemprov Jabar. 

“Terutama terkait pengelolaan anggaran yang dinilai masih belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat,” kata KDM, dikutip Senin (23/3/2026).

Dia mengatakan, evaluasi tersebut akan berlanjut dalam pembahasan RAPBD 2027, dengan fokus pada pengurangan porsi anggaran bagi penyelenggara negara atau yang dianalogikan sebagai “amilin” dalam konsep zakat. 

“Menurut tafsir zakat, pemerintah kan amilin. Nah, jatah amilin jangan sampai kegedean,” ujar Dedi.

Saat ini, kata Dedi ‘Bapak Aing’ itu, porsi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan telah dibatasi maksimal 30 persen.

Di mana, angka 30 persen, menurut KDM, lebih baik ketimbang kondisi sebelumnya yang sempat 40 hingga 60 persen. Bahkan pernah sampai 70 persen. 

“Sekarang 30 persen itu sudah bagus dibanding dulu. Pernah 40, 60, bahkan 70 persen untuk penyelenggara negara,” katanya.

Namun demikian, Dedi menilai angka tersebut masih bisa ditekan lebih rendah agar alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat bisa lebih besar.

Dedi menargetkan, ke depan porsi tersebut dapat dikurangi menjadi 25 persen, bahkan hingga 20 persen. “Saya berharap Jawa Barat tidak sampai 30 persen. Bisa 25 atau bahkan 20 persen,” ucapnya.

Meski demikian, ia mengakui besarnya jumlah pegawai dan tenaga pendidik di Jawa Barat menjadi tantangan tersendiri dalam menekan belanja aparatur. “Karena jumlah pegawai sangat banyak, kemudian jumlah guru juga sangat banyak,” katanya.