Kabel Laut Ilegal Menggurita, DPR Ingatkan Ancaman Kedaulatan dan PNBP

Ilustrasi. Kabel bawah laut. (Foto: shutterstock).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menyoroti temuan keberadaan kabel bawah laut ilegal di perairan Indonesia yang dinilai berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Temuan tersebut diperoleh saat kunjungan kerja ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Pelabuhan Benoa, Bali. Dalam peninjauan itu, masih ditemukan sejumlah jaringan kabel laut, termasuk kabel fiber optik, yang belum memiliki izin resmi.

Kondisi ini dinilai berdampak pada belum optimalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan.

“Ini temuan yang sangat berharga, karena ada potensi pendapatan negara yang cukup besar dari kabel laut yang belum berizin,” ujar Kharis dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Ia menegaskan praktik pemasangan kabel laut tanpa izin tidak bisa dibiarkan berlarut. Bahkan, jumlah jaringan yang belum berizin diduga lebih banyak dibandingkan yang telah memiliki legalitas.

Karena itu, Kharis meminta aparat terkait, khususnya PSDKP, untuk segera melakukan penelusuran dan penindakan terhadap pelanggaran tersebut.

“Kita minta untuk diusut, dicari tahu, dan ditegakkan aturan yang berlaku di laut kita,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan administrasi perizinan, tetapi juga menyangkut aspek kedaulatan dan kepentingan ekonomi nasional.

Jika tidak segera ditertibkan, negara dinilai berpotensi kehilangan sumber pendapatan yang signifikan dari pemanfaatan infrastruktur bawah laut.

“Temuan ini juga menunjukkan perlunya penguatan pengawasan terhadap infrastruktur bawah laut, mengingat sebagian jaringan tersebut diketahui terhubung hingga ke luar negeri,” jelasnya.

“Komisi IV DPR RI akan terus mendorong langkah strategis pemerintah agar penertiban kabel laut ilegal dapat dilakukan secara tegas, sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor tersebut,” pungkas Kharis.