Jelang Ramadan dan Lebaran, Pemerintah Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026). (Foto: Inilah.com/ Vonita Betalia)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintaj akan berupaya menjaga harga bahan pokok stabil jelang Ramadan dan Lebaran 2026. Menurutnya, langkah ini diperkuat melalui rapat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

“Yang salah satu pokok bahasannya adalah dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan dan persiapan Lebaran,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

Melalui rapat tersebut, pemerintah berupaya melakukan antisipasi perihal kenakan harga bahan pokok. Ia menyebut antisipasi dilakukan dengan memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok di masyarakat.

“Seperti biasa kan menjelang bulan puasa akan meningkat kebutuhan, dan sering di situ juga diikuti dengan meningkatnya harga-harga. Dan inilah yang kami antisipasi untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah menegaskan kehadirannya dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng (migor) di dalam negeri bagi masyarakat.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menekankan, pengendalian pasokan dilakukan melalui langkah nyata di lapangan. Termasuk, penegakan aturan dan penguatan peran BUMN sebagai pengelola stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Amran mengingatkan pengalaman masa lalu ketika minyak goreng (migor) sempat sulit didapat masyarakat. Alhasil, harga migor kala itu mengalami fluktuasi yang luar biasa. Kondisi itu sangatlah tidak logis mengingat Indonesia merupakan penghasil minyak sawit terbesar dunia.

“Masih ingat tidak? Minyak goreng dulu pernah langka. Masuk akal tidak bisa terjadi itu tapi kita produsen terbesar dunia. (Jadi) tahun ini ditindak. Aku minta ditindak. Tidak ada imbauan. Tindakan yang ada kalau ingin main-main,” beber Amran dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

“Ini kita bekerja untuk rakyat, untuk produsen, untuk konsumen, untuk pedagang supaya tumbuh bersama. Nah nanti ke depan, kita harus sama-sama menjaga. Jadi ada BUMN lebih mudah untuk intervensi. Setiap ada kekosongan, BUMN yang isi,” tambah Amran.

Hal ini, kata Amran, sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025. Beleid itu mewajibkan produsen mendistribusikan MinyaKita paling sedikit 35 persen dari realisasi Domestic Market Obligation (DMO) kepada Perum Bulog dan atau BUMN pangan sebagai Distributor Lini 1 (D1).

“Dulu DMO minyak goreng ke BUMN, kecil. Cuma 70 ribu, 60 ribu kiloliter. Sekarang 700 ribu kiloliter. Minyak goreng ada di Bulog dan ID FOOD. Jadi pemerintah harus hadir. Nanti operasi pasar, baru sekarang Bulog besar-besaran. 700 ribu kiloliter kita siapkan. ID FOOD dengan Bulog,” jelas Amran.

“Indonesia tidak bisa kekurangan minyak goreng sampai langka, padahal kita mensuplai negara lain. Dunia kita suplai. Kita memberikan pada negara lain. Akhirnya lahir DMO 35 persen untuk BUMN pangan, setara 700 ribu kiloliter,” sambung Amran.