Selasa, 3 Februari 2026 – 00:25 WIB
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. (Foto Inilah.com/Vonita).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berdiskusi mengenai posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ajakan ini dilontarkan usai MUI mengkritik bergabungnya Indonesia dalam organisasi tersebut.
“Kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin akan memberikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini. Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog,” kata Prasetyo kepada wartawan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026).
MUI meminta agar Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan Board of Peace atau Dewan Keamanan yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Prasetyo menjelaskan bergabungnya Indonesia di BoP merupakan langkah taktis agar suara Indonesia dalam membela Palestina dapat didengar langsung di meja perundingan. Menurutnya, keluar dari forum justru akan membatasi ruang gerak Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan Palestina.
“Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan dan memberikan pendapat? Ini adalah cara kita memastikan perjuangan agar bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya,” jelasnya.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Wakil Ketua Umum MUI, KH M. Cholil Nafis, melayangkan kritik keras dan mendesak pemerintah menarik diri.
MUI menyoroti fakta bahwa forum ini menyertakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, namun tidak menyertakan perwakilan Palestina. Ditambah lagi, Indonesia diwajibkan membayar iuran keanggotaan.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” tegas Kiai Cholil.
Senada, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut BoP sebagai bentuk nyata “neokolonialisme”. Ia menilai forum ini hanya menawarkan “perdamaian semu” yang menggeser isu utama—yakni pengakhiran penjajahan—menjadi sekadar manajemen konflik.
“Model ini berisiko… Keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina,” ingatnya.