Insiden Bekasi Jadi Alarm, Komisi V DPR Minta Audit Berkala Sistem Operasional PT KAI

Petugas mengevakuasi rangkaian gerbong kereta api pasca-kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara)

Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan perlintasan dan operasional kereta api menyusul insiden kecelakaan kereta di Bekasi. Menurut dia, audit harus dilakukan secara berkala dan tidak hanya setelah muncul korban.

“Audit menyeluruh sangat perlu dan mendesak. Catatan yang penting, audit tidak boleh hanya dilakukan setelah ada korban, tetapi harus menjadi mekanisme berkala, terbuka, dan independen,” kata Edi kepada Inilah.com, Jumat (22/5/2026).

Edi menilai audit tidak cukup hanya memeriksa kondisi rel maupun sarana kereta api. Menurut dia, evaluasi juga harus menyasar sistem persinyalan hingga prosedur operasional petugas di lapangan.

“Tetapi juga sistem persinyalan, SOP PPKA, OCC, masinis, penjaga perlintasan, petugas stasiun, sampai dengan prosedur ketika ada kendaraan tertahan di lintasan atau ketika rangkaian berhenti tidak normal,” ujarnya menegaskan.

Selain itu, Edi juga menyoroti persoalan komunikasi kedaruratan yang dinilai masih belum terintegrasi antara kendali KRL dan kereta jarak jauh.

Menurut Edi, perbedaan perangkat komunikasi digital dan analog yang masih digunakan saat ini berpotensi membahayakan keselamatan penumpang ketika terjadi situasi darurat.

“Ini berbahaya, karena dalam kondisi darurat, keterlambatan informasi beberapa menit saja bisa berdampak besar terhadap keselamatan penumpang,” tuturnya.

Karena itu, Edi menekankan audit harus difokuskan pada tiga aspek utama, yakni perlintasan sebidang, sistem operasi perjalanan, dan sistem komunikasi darurat.

“Kalau tiga hal ini tidak dibenahi, maka risiko kecelakaan serupa tetap akan terbuka,” pungkasnya.