Industri Makanan dan Minuman Pegang Janji Menperin Agus Bisa Penuhi Pasokan Kemasan Plastik

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S Lukman dalam acara pertemuan Kementerian Perindustrian dengan pelaku industri hulu petrokimia hingga industri hilir di Jakarta, Kamis (16/4/2026). (Foto: ANTARA/HO-GAPMMI)

Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) pegang janji Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku kemasan plastik di tengah gejolak geopolitik.

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S Lukman menilai, jaminan ketersediaan kemasan plastik itu, menjadi faktor krusial bagi ketahanan industri makanan dan minuman nasional, terutama di tengah dinamika krisis di kawasan Selat Hormuz.

“Upaya pemerintah dalam mengintegrasikan industri hulu dan hilir merupakan langkah strategis agar seluruh ekosistem industri dapat saling menopang. Sinergi ini sangat penting untuk menjaga industri makanan dan minuman tetap tangguh menghadapi ketidakpastian global,” ujar Adhi di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Ia menerangkan, kemasan bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen vital dalam sistem pangan nasional karena berfungsi menjaga mutu dan keamanan produk, memperpanjang masa simpan, serta memastikan kelancaran distribusi dari produsen hingga konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

“Keberlanjutan pasokan kemasan secara langsung berkontribusi pada stabilitas produksi pangan. Tanpa kemasan yang memadai, risiko kerusakan produk meningkat, efisiensi distribusi terganggu, dan pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan pangan nasional,” katanya.

GAPMMI juga menekankan pentingnya komitmen bersama antara industri hulu dan hilir dalam menjaga kesinambungan pasokan kemasan plastik agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh industri kecil dan menengah (IKM).

“IKM merupakan kelompok yang paling rentan terhadap distorsi harga dan kelangkaan bahan baku. Jaminan pasokan kemasan akan membantu IKM menjaga keberlanjutan usaha, mempertahankan daya saing produk, serta menghindari lonjakan biaya produksi,” ujar Adhi.

Di tengah tantangan logistik global, termasuk peningkatan waktu pengiriman bahan baku dari rata-rata 15 hari menjadi sekitar 50 hari, GAPMMI mendorong evaluasi dan relaksasi kebijakan atau regulasi yang memungkinkan dalam kondisi luar biasa.

“Langkah ini penting untuk mengurangi beban industri sekaligus menjaga keterjangkauan harga produk makanan dan minuman bagi konsumen. Fokus kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan produk yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan daya beli,” katanya.

Dalam hal ini, GAPMMI turut mendukung upaya Kementerian Perindustrian dalam memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional melalui diversifikasi sumber bahan baku kemasan plastik dan pengurangan ketergantungan impor.

Dengan kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku industri, sektor makanan dan minuman diharapkan tetap menjadi pilar pertumbuhan ekonomi sekaligus penopang ketahanan pangan nasional.