Akhir tahun 2025 di Indonesia tidak hadir sebagai penutup yang tenang. Ia datang bersama hujan berlebihan di sebagian wilayah. Banjir di Sumatra dan Kalimantan silih berganti. Air meluap ke ladang dan rumah. Alam tampak bekerja keras untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu yang retak dalam hubungan kita dengannya.
Di ruang publik, berita tentang korupsi kembali muncul dengan irama yang nyaris rutin. Skandal berganti wajah, angka berubah, tetapi dampaknya terasa tetap. Di sela itu, program kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan dasar warga terseret problem tata kelola. Makan bergizi dibicarakan sebagai target dan distribusi, jarang sebagai pengalaman manusia yang konkret. Semua ini berlangsung dalam bahasa yang tetap optimistis dan percaya diri.
Yang paling mencolok bukan hanya krisisnya, melainkan cara kita menerimanya. Bencana ekologis diperlakukan sebagai musibah musiman. Korupsi dianggap penyimpangan individual. Program sosial dibingkai sebagai proyek yang harus segera dinilai keberhasilannya. Indonesia tampak bergerak cergas, sibuk, dan produktif. Namun, di balik gerak itu, ada rasa letih yang merayap perlahan dan menetap.
Kelelahan ini bukan sekadar perasaan personal. Ia menjadi latar emosional kehidupan bersama. Ia membentuk cara kita membaca berita, berbicara tentang masa depan, dan menilai diri sendiri. Untuk memahami kelelahan ini, kita perlu menengok bukan hanya kebijakan atau peristiwa, tetapi juga cara kekuasaan bekerja dalam kehidupan sehari-hari.
Dorongan
Selama ini, kekuasaan kerap dibayangkan sebagai sesuatu yang melarang. Ia hadir sebagai aturan, hukuman, dan batas yang jelas. Dalam imajinasi ini, kebebasan berarti terbebas dari paksaan. Namun, gambaran tersebut semakin tidak memadai untuk menjelaskan pengalaman hidup kontemporer.
Dalam The Burnout Society, filsuf Byung-Chul Han menunjukkan bahwa kita telah berpindah dari masyarakat disipliner menuju masyarakat prestasi. Kekuasaan tidak lagi bekerja terutama melalui larangan, melainkan melalui dorongan. Subjek tidak diperintah untuk patuh, tetapi dimotivasi untuk mampu. Bahasa yang dominan bukan lagi “harus”, melainkan “bisa”.
Perubahan ini tampak ramah. Individu diberi ruang untuk berinisiatif dan berkembang. Namun justru di sinilah kekuasaan menjadi lebih dalam. Ketika batas tidak lagi datang dari luar, ia berpindah ke dalam diri. Subjek menjadi pengawas bagi dirinya sendiri. Ia bekerja bukan karena dipaksa, melainkan karena merasa harus memenuhi potensi yang terus diperluas.
Dalam kerangka ini, kegagalan sulit diarahkan pada sistem. Jika seseorang kelelahan atau tertinggal, ia cenderung menyalahkan diri sendiri. Bahasa yang digunakan adalah bahasa kekurangan personal: kurang tangguh, kurang adaptif. Dengan cara ini, kekuasaan bekerja tanpa perlu tampil sebagai kekuasaan.
Indonesia 2025 menunjukkan gejala ini dengan jelas. Negara berbicara melalui target, indikator, dan capaian. Bahasa politik bergeser menjadi bahasa manajerial. Yang dipersoalkan bukan lagi arah dan makna, melainkan apakah sesuatu berjalan sesuai rencana. Dalam bahasa ini, kelelahan tidak dilihat sebagai sinyal bahaya, melainkan gangguan sementara.
Kebebasan
Kebebasan sering dipahami sebagai lawan dari penindasan. Semakin banyak pilihan, semakin besar kebebasan. Namun pengalaman hidup menunjukkan sisi lain yang jarang dibicarakan: kebebasan juga dapat menjadi beban.
Dalam masyarakat prestasi, kebebasan berarti bebas menuntut diri sendiri. Tidak ada yang memaksa untuk selalu tersedia dan responsif. Namun siapa pun yang tidak melakukannya akan merasa bersalah. Kebebasan beralih rupa menjadi kewajiban moral.
Paradoks ini terasa dalam kehidupan sehari-hari. Pekerja bebas memilih karier, tetapi terikat oleh target yang terus bertambah. Aparatur negara didorong berinovasi, tetapi dibatasi oleh penilaian kinerja yang kaku. Warga bebas bersuara di ruang digital, tetapi dibanjiri tuntutan untuk selalu bereaksi.
Bahasa kebebasan ini sering dibungkus narasi kemajuan. Setiap orang dianggap memiliki peluang yang sama asal mau berusaha. Narasi ini terdengar adil, tetapi menutup kenyataan bahwa tidak semua orang memulai dari titik yang sama. Ketika kebebasan disamakan dengan kemampuan personal, ketidakadilan struktural menghilang dari pembicaraan.
Dalam kondisi ini, kelelahan diprivatisasi. Ia dibaca sebagai kegagalan manajemen diri. Solusinya pun individual: lebih disiplin, lebih adaptif, lebih positif. Masyarakat prestasi jarang bertanya apakah tuntutan itu sendiri layak dipersoalkan.
Positivitas
Salah satu ciri paling kuat masyarakat prestasi adalah dominasi bahasa positivitas. Segala sesuatu dibingkai sebagai peluang. Setiap krisis harus segera diolah menjadi momentum. Bahasa ini tampak konstruktif, tetapi menyimpan kekerasan yang sunyi.
Bahasa positivitas tidak memberi ruang bagi keraguan dan duka. Ia tidak nyaman dengan jeda dan keheningan. Dalam bahasa ini, mengeluh dianggap tidak produktif, mengkritik dianggap menghambat, dan diam dianggap tidak berkontribusi.
Byung-Chul Han menyebut kondisi ini sebagai kekerasan afirmatif—kekerasan yang tidak melukai tubuh, tetapi menggerogoti batin. Ia tidak memproduksi perlawanan, melainkan kelelahan dan depresi. Subjek tidak melawan kekuasaan karena ia telah menyatu dengannya.
Bahasa ini terdengar dalam pidato, laporan, dan pernyataan resmi. Pertumbuhan disebut stabil, pembangunan diklaim berjalan, masa depan terus diproyeksikan. Bahasa ini menenangkan, tetapi sekaligus menutup ruang untuk bertanya mengapa krisis terus berulang.
Jeda
Kelelahan masyarakat prestasi terasa kuat di ruang pendidikan. Sekolah dan universitas semakin dipenuhi indikator kinerja. Belajar diukur melalui capaian yang dapat dihitung. Waktu dipadatkan, jeda dipersempit.
Padahal, pendidikan bukan hanya soal transmisi pengetahuan, melainkan juga pembentukan perhatian. Tanpa jeda untuk berpikir dan merenung, belajar berubah menjadi akumulasi tugas. Mahasiswa dan dosen hidup dalam siklus produksi yang nyaris tanpa henti.
Hilangnya jeda ini berdampak pada kualitas berpikir publik. Kita menjadi cepat bereaksi, tetapi lambat merenung. Kita responsif, tetapi dangkal. Dalam masyarakat seperti ini, filsafat kerap dianggap tidak praktis, padahal justru ia menawarkan kemampuan untuk berhenti sejenak dan bertanya mengapa.
Kelelahan
Kelelahan yang kita alami hari ini bukan sekadar persoalan kesehatan mental. Ia adalah gejala politik. Ia menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui tuntutan kemampuan tanpa akhir.
Ketika warga kelelahan, ruang kritik menyempit. Energi habis untuk bertahan. Dalam kondisi ini, krisis ekologis, korupsi, dan kebijakan timpang dapat terus berlangsung tanpa perlawanan berarti. Kelelahan menjadi alat penjinakan yang efektif.
Masyarakat yang lelah jarang memberontak. Ia lebih sering menyesuaikan diri. Ia belajar hidup dengan krisis. Inilah mungkin bahaya terbesar masyarakat prestasi: bukan karena ia kejam, tetapi karena ia tampak wajar.
Lalu, apa yang dapat ditawarkan filsafat di tengah kelelahan ini? Bukan solusi teknis, bukan pula resep kebahagiaan. Filsafat menawarkan klarifikasi nilai. Salah satu nilai yang perlu dipulihkan adalah hak untuk berhenti. Berhenti bukan berarti menyerah, melainkan pengakuan atas batas. Tanpa pengakuan ini, kebebasan berubah menjadi tuntutan tanpa akhir.
Etika berhenti mengajak kita menilai ulang apa yang kita sebut keberhasilan. Ia mengingatkan bahwa hidup yang baik tidak semata diukur dari produktivitas. Ada nilai dalam perhatian, ada makna dalam keheningan, dan ada kebajikan dalam merasa cukup.
Jika ada sesuatu yang layak dibawa ke tahun berikutnya, mungkin itu bukan tekad untuk menjadi lebih mampu, melainkan keberanian yang tenang untuk tidak selalu membuktikan kemampuan. Bukan penolakan yang keras, melainkan jarak yang sopan. Dalam dunia yang terus bergerak, mungkin sikap paling tidak biasa adalah berjalan perlahan sambil tetap terlihat baik-baik saja.
Dan jika itu terdengar kurang ambisius, setidaknya ia tidak menuntut kita menepati janji yang sejak awal sudah terlalu melelahkan.