Hotspot Karhutla Turun, Menhut Waspadai Puncak Kemarau September

Diana Medium.jpeg

Selasa, 1 September 2026 – 23:15 WIB

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni seusai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026) malam.(Foto: inilah.com/Diana Rizky)

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni seusai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026) malam.(Foto: inilah.com/Diana Rizky)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut tren kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah mulai menurun. Meski demikian, pemerintah tidak ingin lengah karena September diperkirakan menjadi periode paling berat dalam penanganan karhutla.

“Alhamdulillah tren karhutla kita dilihat dari hotspot, titik panas, terus menurun. Bahkan di Riau sudah dua hari ini nol titik panas, di Jambi juga nol, di Kalimantan Selatan 22 titik panas, di Palembang 20,” kata Raja Juli seusai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026) malam.

Menurut Raja Juli, penurunan tren juga terlihat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Namun, jumlah titik panas di kedua provinsi tersebut masih relatif tinggi.

Karena itu, dia meminta seluruh pihak tidak terlena dengan kondisi yang mulai membaik. Terlebih, September diperkirakan menjadi puncak kemarau sekaligus periode yang dipengaruhi fenomena El Nino.

“Namun ini tidak boleh membuat kita berbangga hati, membuat kita jemawa, menepuk dada, karena tantangan terberat itu justru pada bulan September. September adalah puncak kemarau, puncak El Nino,” tuturnya.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah yang dilakukan secara bersamaan, mulai dari rekayasa cuaca hingga penegakan hukum. Raja Juli menyebut sedikitnya ada lima faktor yang harus berjalan efektif agar Indonesia dapat menekan karhutla selama September.

Langkah pertama ialah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Raja Juli mengatakan Kementerian Kehutanan telah berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG untuk segera melakukan OMC ketika terdapat bibit awan hujan yang memungkinkan untuk disemai.

“Kita telah sepakat dengan BNPB dan BMKG bila ada bibit awan hujan maka akan segera dilakukan OMC,” ujarnya.

Upaya pemadaman dari udara juga terus diperkuat melalui water bombing. Saat ini, sekitar 53 helikopter dan pesawat telah beroperasi di sejumlah wilayah terdampak karhutla.

“Kedua yang efektif itu masih dari udara water bombing. Sekarang ada sekitar 53 helikopter dan pesawat yang sudah beroperasi di daerah-daerah karhutla kita untuk melakukan water bombing dari udara,” jelasnya.

Raja Juli mengatakan armada tersebut masih akan diperkuat. Satu unit dari Sumatera Selatan akan bergabung dalam operasi. Selain itu, bantuan dua atau tiga unit untuk water bombing juga disebut akan datang melalui kerja sama Menteri Pertahanan dengan Jepang.

Selain operasi udara, satgas darat tetap menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Raja Juli bahkan menilai pemadaman langsung di lokasi oleh satgas darat lebih efektif dibandingkan operasi water bombing.

Penegakan Hukum Diutamakan

Namun, upaya pemadaman tidak hanya mengandalkan operasi teknis. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran juga menjadi bagian penting dari strategi pemerintah.

Raja Juli mengatakan kepolisian, Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kejaksaan saat ini telah bekerja untuk memastikan setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan diproses secara hukum.

“(Agar) orang kapok, orang khawatir, orang enggak mau lagi melakukan pembakaran lahan, baik yang kecil pun yang besar. Dan itu juga yang menunjukkan angkanya membaik,” kata dia.

Di sisi lain, Raja Juli menilai seluruh langkah tersebut tidak akan efektif tanpa dukungan masyarakat. Kesadaran publik untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar menjadi faktor terakhir yang menurutnya sangat menentukan.

Dia mengingatkan praktik pembakaran lahan demi menekan biaya pembukaan lahan dapat kembali memicu karhutla, meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemadaman dan pencegahan.

“Kalau masyarakatnya masih mau membakar (untuk) buka lahan, yang besarnya juga mau untung sendiri, mau murah melakukan dengan membakar. Usaha yang keempat tadi ini, dari OMC sampai ke pendekatan hukum ini enggak ada gunanya. Jadi lima ini harus bekerja dengan baik,” tandasnya.

Google

Tambahkan Inilah.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang