Publik bersiaplah menahan napas. Bayang-bayang kelam mulai menyelimuti aktivitas ekonomi domestik seiring beredarnya proyeksi harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi untuk periode April 2026. Bukan lagi kenaikan bertahap yang ‘sopan’, angka-angka yang muncul kali ini menunjukkan lonjakan drastis yang siap mengguncang struktur biaya hidup masyarakat.
Data proyeksi yang beredar di media sosial memperlihatkan tren kenaikan yang tidak main-main di hampir seluruh jenis bahan bakar produksi Pertamina. Pertamax, yang menjadi andalan kendaraan kelas menengah, diprediksi bakal melompat dari Rp12.300 menjadi Rp17.850 per liter. Artinya, ada selisih Rp5.550 yang harus ditanggung konsumen dalam setiap liternya.
Kenaikan lebih ‘gila’ terjadi di segmen bahan bakar mesin diesel. Pertamina Dex diproyeksikan melonjak tajam sebesar Rp9.450, dari harga semula Rp14.500 menjadi Rp23.950 per liter. Setali tiga uang, Dexlite pun merangkak naik ke angka Rp23.650 per liter. Struktur kenaikan ini mengirimkan sinyal bahaya bagi sektor logistik dan industri nasional yang sangat bergantung pada solar nonsubsidi.
Efek Domino Selat Hormuz
Melejitnya harga di pom bensin dalam negeri ini bukanlah tanpa sebab. Gejolak ini merupakan terjemahan langsung dari ‘kebakaran’ harga minyak mentah di pasar global. Gangguan pasokan di kawasan Selat Hormuz—jalur nadi energi dunia—telah memicu kepanikan luar biasa.
Harga minyak jenis gasoline tercatat meroket 62,99 persen menjadi US$120,06 per barel, sementara gasoil melonjak lebih tinggi hingga 91,30 persen menjadi US$166,31 per barel. Kenaikan kilat dalam periode satu bulan ini secara otomatis mendongkrak seluruh komponen harga dasar BBM, yang kemudian dibebani lagi oleh PPN serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Sinyal WFH dari Airlangga dan ‘Wait & See’ Menhub
Di tengah ancaman ‘badai’ harga ini, respons pemerintah tampak sangat berhati-hati. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan hingga saat ini belum ada kebijakan khusus di sektor transportasi. Ia memilih bersandar pada jaminan stok dari kementerian teknis.
“Sampai sejauh ini belum ada. Jadi kalau dari pihak ESDM maupun Pertamina mengatakan bahwa stok BBM aman, ya berarti aman,” ujar Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Namun, langkah antisipasi mulai disiapkan di level makro. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana untuk menerapkan kembali kebijakan work from home (WFH) alias bekerja dari rumah setelah periode Lebaran. Strategi ini dirancang untuk menekan konsumsi BBM nasional guna menjaga agar anggaran negara tidak jebol oleh beban subsidi energi yang kian membengkak.
Pemerintah tampaknya berkaca pada situasi di Filipina, di mana kenaikan harga BBM yang tak terkendali memicu aksi mogok kerja massal para pengemudi angkutan umum yang merugi hingga ratusan ribu rupiah per hari.
Pertamina Angkat Bicara: “Informasi tidak Valid!”
Menanggapi kegaduhan tersebut, PT Pertamina (Persero) langsung memberikan klarifikasi tegas. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait perubahan harga BBM nonsubsidi per 1 April 2026.
“Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026,” tegas Baron saat dikonfirmasi, Senin (30/3/2026).
Baron mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi di media sosial. Ia meminta publik hanya merujuk pada saluran resmi perusahaan seperti situs www.pertamina.com untuk mengetahui perkembangan harga yang valid.
“Dapatkan informasi valid hanya melalui saluran resmi. Pertamina mendukung imbauan Pemerintah untuk menggunakan energi secara bijak di tengah dinamika pasar global,” pungkasnya.
Kini, bola panas tetap berada di tangan pemerintah dan dinamika pasar global. Apakah angka fantastis tersebut akan menjadi kenyataan atau sekadar isu belaka, kepastiannya baru akan terjawab dalam hitungan hari.