Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengaku sejak awal sudah mencurigai keterlibatan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), terkait kebijakan impor 150.000 unit mobil pikap dari India.
“Sedari awal, pengadaan 105 ribu mobil pikap dari India diikuti keterlibatan Agrinas, kelihatannya memang bermasalah dengan program ini (impor pikap),” ujar Huda kepada inilah.com di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Ia menyebut, dalam pengadaan 105.000 mobil pikap ‘made in’ India senilai Rp24,66 triliun, seolah “operasional” diberikan kepada Agrinas melalui APBN. Diduga ada mafia importasi yang bermain dalam pengadaan ini.
“Jadi ketika importasi dilakukan, ya semakin terang dugaan mafia importasi yang bermain. Mereka mendapatkan keuntungan dari impor ini. Prosesnya sudah tidak transparan, plus menguntungkan mafia impor saja,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota membenarkan, sebanyak 1.000 unit dari importasi 105.000 mobil pikap asal India, telah tiba ke Indonesia, melalui Pelabuhan Tanjung Priok.
Selanjutnya, mobil buatan negeri Sejuta Dewa itu, didistribusikan ke Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di berbagai daerah. “Yang sudah pasti di sini karena kita juga sampai hari ini sudah selesai membangun 1.357 unit,” ujar Joao dalam konferensi pers di Yodya Tower, Kamis (26/2/2026).
Meski begitu, Joao belum merinci daerah tujuan distribusi. Dia menegaskan impor mobil dari Mahindra dan Tata akan terus berjalan sepanjang mendapat izin pemerintah.
Terkait penolakan sebagian pihak atas impor ini, Joao menekankan bahwa PT Agrinas sebagai BUMN yang taat kepada pemerintah dan rakyat, bukan individu atau kelompok tertentu.
“Selama negara berpihak dan mendukung apa yang kami lakukan, akan kami laksanakan. Tapi kalau negara dan DPR mengatakan bahwa kami harus hentikan, kami hentikan dengan segala risiko yang harus kami hadapi,” jelasnya.
Joao menyatakan, adanya rencana pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk memberikan penjelasan lebih lengkap, mengenai impor mobil pikap yang menimbulkan kegaduhan itu. Diharapkan, DPR memiliki pandangan luas sebelum memutuskan langkah selanjutnya.













