Bukan Digusur ke Rusun, Ini Siasat Baru Pemprov DKI Sulap 50 RW Kumuh

Kawasan Kumuh di Jakarta (Foto: Antara/Luthfia Miranda Putri)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan lagi mengandalkan relokasi warga dalam upaya penataan kawasan kumuh. Sebagai gantinya, Pemprov menargetkan penanganan 50 Rukun Warga (RW) kumuh hingga 2027 dengan pendekatan berbasis kebutuhan langsung masyarakat.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, mengatakan strategi penanganan akan difokuskan hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

“Kita akan masuk langsung ke RT yang menurut data BPS masih tergolong kumuh. Jadi benar-benar kita fokus ke titik yang memang membutuhkan penanganan,” kata Kelik di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Sebanyak 50 RW yang menjadi target penanganan tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta. Program ini akan didukung berbagai sumber pendanaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga skema corporate social responsibility (CSR).

Kelik memastikan, tidak ada kebijakan relokasi warga ke rumah susun dalam program tersebut. DPRKP akan mengedepankan pendekatan Community Action Plan, yakni dengan memetakan kebutuhan warga sebelum melakukan intervensi.

“Tidak ada relokasi. Kita perbaiki sarana dan prasarana sesuai kebutuhan masyarakat. Kita petakan dulu, baru dilakukan penanganan, baik fisik maupun nonfisik,” ujarnya.

Ia menambahkan, penanganan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi warga agar dampaknya lebih berkelanjutan.

“Tidak hanya fisik, tapi juga sosial dan ekonomi. Jadi kita benar-benar melihat kebutuhan masyarakat secara menyeluruh,” ucapnya.

Di sisi lain, Pemprov DKI mencatat adanya penurunan jumlah kawasan kumuh secara signifikan. Dari sebelumnya 445 RW kumuh, kini tersisa 221 RW. Bahkan, kategori kumuh berat diklaim sudah tidak ada lagi di Jakarta.

“Alhamdulillah, sudah tidak ada kumuh berat. Tinggal kumuh ringan, sangat ringan, dan sedang yang masih kita tuntaskan,” ujar Kelik.

Saat ini, wilayah dengan konsentrasi RW kumuh terbanyak berada di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. DPRKP akan terus berkoordinasi dengan BPS untuk memperoleh data lebih rinci hingga tingkat RT guna memastikan program penanganan berjalan tepat sasaran.

Dengan pendekatan tanpa relokasi ini, Pemprov berharap penataan kawasan kumuh dapat berjalan lebih efektif sekaligus meminimalkan potensi konflik sosial di masyarakat.