BPJPH Pasang Target Tinggi, RI bakal Jadi Presiden Standar Halal Global

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan saat menjadi narasumber dalam forum bertajuk “Trade Protectionism and Indonesia Halal Certification Policy: Indonesia Responses” di International Halal Business Seminar, BSI International Expo 2025, Jakarta, Jumat (27/6/2025). (Foto: BPJPH)

Target Indonesia menjadi pusat standar halal dunia mulai digulirkan. Pemerintah menargetkan pada 2029 Indonesia tak sekadar pemain, tapi menjadi poros dalam tata kelola produk halal global melalui International Halal Forum.

Ambisi itu diklaim sudah mulai mendapat angin. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia disebut telah mendapat pengakuan sebagai rujukan standar halal lintas negara. Bahkan, penguatan peran itu diklaim tak lagi sebatas wacana.

“Visi 2029 yang menjadikan Indonesia sebagai hub, yaitu dengan internasional halal forum mudah-mudahan dalam tahun ini bisa tercapai. Saya harus cantumkan dan katakan itu sebagai penguatan untuk memotivasi kami,” ujar Kepala BPJPH Haikal Hassan Baras di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

Ia merujuk forum internasional bertajuk Global Halal Governance: Strengthening Identity, Trust, and Economic Growth yang digelar di Afrika Selatan pada November 2025. Forum itu dihadiri 62 negara dan membahas arah tata kelola produk halal global.

“Dari acara di Afrika, di mana dihadiri oleh 62 negara yang hampir 100 persen telah menyetujui Indonesia sebagai pusat standar internasional, dan kami sedang merancang aplikasinya yaitu tentang Indonesia sebagai pusat standar halal dunia,” jelasnya.

Langkah lanjutannya, kata Haikal, adalah membentuk struktur kepanitiaan internasional yang dipimpin Indonesia. Targetnya, undangan resmi ke negara-negara peserta mulai dikirim dalam waktu dekat.

“Sedang kami rancang, mudah-mudahan tahun ini selesai dan di bulan Maret awal minggu pertama kami berencana mengundang semua negara untuk kita cantumkan sebagai panitia, di mana presidennya adalah kami sendiri, presiden international halal standard,” lanjut Haikal.

Tak hanya forum, permintaan konkret juga mulai datang. Vietnam, misalnya, secara langsung meminta pendirian lembaga serupa BPJPH di negaranya sekaligus sertifikasi halal untuk produk mereka.

“Mengapa Vietnam sekarang meminta kepada kami secara langsung Duta Besarnya Mr. Tan datang ke kantor kami minta, satu men-set up di Vietnam persis seperti BPJPH. Kedua, mereka minta produk-produk mereka dihalalin juga,” kata dia.

Haikal juga menyinggung fenomena perusahaan Malaysia yang justru mengurus sertifikasi halal ke Indonesia. Alasannya, sistem sertifikasi halal di negeri jiran itu dinilai belum selengkap Indonesia.

“Karena belum lengkapnya yang ada di Malaysia. Jadi tanpa menyombongkan diri, kita sebenarnya sudah jadi pusat standar. Karena Vietnam, Filipina, Malaysia sudah jelas-jelas minta kepada kami tentang penyelenggaraan itu,” pungkasnya.