BPI Resmi Umumkan Pengurus 2026–2030, Fokus SDM dan Revisi UU Perfilman

BPI Periode 2026–2030 Resmi Dibentuk, Targetkan Industri Film Lebih Kompetitif. (Foto: BPI)

Badan Perfilman Indonesia (BPI) resmi mengumumkan susunan pengurus periode 2026–2030 di tengah fase pemulihan industri film nasional pascapandemi.

Struktur baru ini diarahkan untuk memperkuat fondasi ekosistem perfilman, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pembenahan regulasi yang dinilai belum adaptif terhadap dinamika industri. 

Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni, menegaskan bahwa fokus utama kepengurusan kali ini adalah penguatan kapasitas pelaku industri secara sistematis.

“Agenda utama yang disiapkan adalah peningkatan SDM perfilman melalui sinkronisasi kurikulum, program magang-hub, dan pengiriman talenta muda ke sekolah film terbaik di luar negeri serta berbagai film lab internasional,” ujar Fauzan. 

Ia juga menambahkan bahwa BPI akan mendorong pembaruan regulasi sebagai bagian dari reformasi ekosistem industri.

“Selain itu, BPI akan menyusun revisi UU Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan untuk penguatan kelembagaan BPI, penguatan profesi perfilman, penguatan dukungan pemerintah terhadap perfilman, kepastian hukum dan kemudahan investasi, serta perlindungan kebebasan berekspresi,” katanya. 

Selain agenda strategis tersebut, BPI juga menyiapkan langkah operasional yang menyasar persoalan mendasar industri, termasuk pembajakan film yang masih menjadi ancaman serius.

“BPI juga memiliki agenda lain, seperti gerakan anti-pembajakan film secara menyeluruh, penyelenggaraan Festival Film Indonesia, dan pelaksanaan fungsi-fungsi BPI seperti tertuang di UU Perfilman,” lanjut Fauzan. 

Dari sisi pemerintah, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan posisi BPI sebagai penghubung utama antara negara dan pelaku industri. Ia meminta kepengurusan baru mampu memperkuat tata kelola dan membuka akses yang lebih luas.

“BPI memiliki posisi yang sangat penting sebagai jembatan antara pemerintah dan insan perfilman. Kami berharap BPI dapat semakin menguatkan ekosistem perfilman Indonesia, mendorong tata kelola yang transparan, serta membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif di seluruh Indonesia,” ujar Fadli Zon. 

Struktur kepengurusan periode ini diisi oleh sejumlah nama dari berbagai latar belakang industri. Di jajaran Dewan Pengawas, Judith Jubilina Dipodiputro ditunjuk sebagai ketua. Dewan Penasehat dipimpin oleh Reza Rahadian bersama Christine Hakim, Joko Anwar, dan Dede Yusuf.

Sementara itu, posisi operasional utama dipegang oleh Fauzan Zidni sebagai Ketua Umum, Nazira C. Noer sebagai Sekretaris Jenderal, dan Sindy Dewiana sebagai Bendahara Umum. 

Sejumlah bidang strategis juga dibentuk, antara lain pengembangan SDM, hubungan internasional, festival, hingga fasilitasi pembiayaan film. 

Keterlibatan figur publik seperti Wulan Guritno di bidang festival, Putri Ayudya di bidang literasi film, serta Luna Maya di bidang kerja sama menunjukkan pendekatan kolaboratif yang menggabungkan kekuatan industri dan jaringan publik.

Dengan struktur baru ini, BPI menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan setiap program berjalan efektif. 

Konsolidasi ini diharapkan mampu mendorong perfilman Indonesia tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga memiliki daya saing global yang lebih kuat.