Bebas Sampah dan Tertata, PIK 2 Dinilai Layak Jadi Percontohan Destinasi Wisata Nasional

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty (kanan) saat berkeliling di By The Sea Shopping District at Golf Island PIK, dalam kunjungan spesifik pimpinan dan anggota parlemen ke kawasan PIK 2, Kamis (5/2/2026). (Foto: Rizky Rizally/Inilah.com)

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menilai kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dapat menjadi percontohan destinasi wisata yang bebas dari persoalan sampah dan limbah.

Menurut Evita, tata kelola lingkungan di kawasan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto melalui “Gerakan Indonesia ASRI” (Aman, Sehat, Resik, Indah), yakni gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.

Hal tersebut disampaikan Evita usai memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi VII DPR RI di kawasan PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi VII diajak berkeliling ke sejumlah titik, mulai dari By The Sea Shopping District, Golf Island, hingga Pantai Aloha. Evita mengaku terkesan karena tidak menemukan sampah berserakan di area wisata tersebut.

“Setelah kami berkeliling tadi, konsep wisata bersih itu sudah dijalankan di sini. Saya juga cukup kaget (surprised), ternyata mereka memiliki prosedur rutin untuk memastikan kebersihan, sehingga kita tidak melihat sampah di mana-mana,” ujar Evita.

Pengelolaan Limbah Mandiri

Secara khusus, Evita mengapresiasi manajemen Agung Sedayu Group (ASG) selaku pengembang yang menerapkan sistem pengelolaan limbah mandiri (waste management). Salah satu terobosannya adalah daur ulang air limbah untuk perawatan kawasan.

“Dari penjelasan manajemen, mereka mengelola limbah itu secara mandiri. Air limbah diolah kembali, kemudian dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Jadi, benar-benar dimanfaatkan semua (zero waste),” jelasnya.

Dorong Kepala Daerah Lain

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa Komisi VII mendukung penuh program ASRI yang dicanangkan Presiden Prabowo. Ia berharap apa yang diterapkan di PIK dapat diadopsi oleh kepala daerah lain sebagai standar kebersihan destinasi wisata.

Evita mengingatkan bahwa instruksi Presiden harus diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan oleh pemerintah daerah.

“Program ASRI atau wisata bersih ini harus berjalan dengan baik. Masa Presiden sudah ‘berteriak’ (memberi instruksi), kepala daerah tidak mendengar? Program ini harus menjadi gerakan nasional yang sifatnya wajib,” pungkasnya.