Stop Gaduh Babinsa dan Bhabinkamtibmas Bantu DJP Kejar Pajak, Purbaya Tegaskan Begini

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (21/7/2026). (Foto: ANTARA/Bayu Pratama S/wsj/pri).

Gaduh Babinsa dan Bhabinkamtibmas ikutan urus pajak harusnya mereda, karena Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudha Sadewa memberikan penjelasan begini.

Purbaya bilang, para Bintara Desa (Babinsa) serta Bhayangkara (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) tidak akan dilibatkan dalam pengurusan pajak.

Apakah terkait penyempurnaan data pajak atau bahkan penarikannya. Artinya, tugas tersebut sepenuhnya dijalankan petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Enggak, kita tidak pakai Babinsa atau Bhabinkamtibmas. Jadi, itu kelihatannya, orang-orang pajak yang mengumpulkan,” tegas Purbaya.

Selain itu, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memburu wajib pajak (WP), secara berlebihan. Dan, tidak ada rencana untuk mengerek naik tarif pajak.

Fokus pemerintah saat ini, kata dia, adalah memperluas kepatuhan pajak dengan memastikan pihak yang selama ini belum membayar pajak, mulai memenuhi kewajibannya sesuai aturan.

“Saya jamin, enggak ada kenaikan tarif pajak. Kata Bapak Presiden (Prabowo Subianto) tadi berburu di kebun binatang. Enggak ada seperti itu. Kita ekstensifikasi untuk memastikan yang tadinya tidak bayar pajak, bayar sesuai aturan,” terang Purbaya.

Langkah tersebut, menurut Purbaya, dinilai cukup untuk mendorong pertumbuhan penerimaan pajak. Di sisi lain, capaian penerimaan pajak di paruh pertama 2026, mengalami kenaikan 24 persen. “Jadi tidak ada kenaikan, hanya membalikkan semua sesuai aturan. Itu aja bisa naikkan pertumbuhannya 24 persen kan,” tuturnya

Purbaya mengaku masih memiliki keyakinan bahwa mayoritas kantor wilayah (kanwil) DJP, mampu memenuhi target pajak pada tahun ini. Bahkan, lebih dari separuh kanwil DJP diperkirakan dapat melampaui target.

Di sisi lain, Purbaya menekankan fokus pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan negara dan praktik manipulasi pajak. Selain itu, setiap laporan masyarakat mengenai perusahaan yang diduga belum memenuhi kewajiban pajaknya akan ditindaklanjuti.

“Yang jelas kebocoran-kebocoran pajak atau manipulasi bisa dihilangkan semaksimal mungkin, terus kita lebih aktif dalam penagihan. Begini, kalau kita curiga ada tempat-tempat yang tadinya nggak bayar pajak, kayak perusahaan baja itu, saya dengar laporan dari masyarakat juga kita tindak lanjuti,” ujar Purbaya.