Posisi Volker Turk sebagai Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dipastikan berlanjut untuk periode kedua. Diplomasi vokal sang ahli hukum asal Austria ini rupanya tetap mendapat dukungan mayoritas negara anggota, meski langkahnya terus dihujani tentangan keras dari poros Amerika Serikat dan Israel.
Dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada Jumat (24/7/2026), Turk mengantongi 144 suara setuju, 10 suara menolak, dan 13 negara memilih abstain. Hasil ini memperpanjang masa jabatannya selama empat tahun ke depan dari yang sedianya berakhir pada 11 Oktober mendatang.
Cetak Rekor Bersejarah di Tengah Tekanan Politik
Keputusan ini sekaligus menorehkan rekor baru di tubuh organisasi dunia tersebut. Jika berhasil menuntaskan masa jabatan keduanya hingga empat tahun mendatang, Turk bakal mencatatkan diri sebagai Komisioner Tinggi HAM PBB pertama yang mampu bertahan selama dua periode penuh sejak jabatan ini resmi dibentuk pada 1993 silam.
Kemenangan Turk sebenarnya tak diraih dengan mudah. Deretan negara yang menolak keterpilihannya bukan nama sembarangan, mulai dari Amerika Serikat, Israel, Rusia, hingga Korea Utara. Penolakan tebal dari Israel sendiri tak lepas dari kelantangan Turk yang berulang kali mengecam aksi militer Negeri Zionis di Gaza, serangan ke Lebanon, hingga absennya akuntabilitas atas pelanggaran HAM di wilayah pendudukan Palestina.
Meski begitu, Turk menyambut hasil pemungutan suara ini dengan nada optimis. Melalui unggahan di akun media sosialnya, mantan pejabat tinggi UNHCR yang menghabiskan hampir seluruh kariernya di PBB ini menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agenda kemanusiaan global tanpa pandang bulu.
“Hak asasi manusia adalah penawar bagi gejolak dan sikap pesimistis saat ini. Saya akan memberikan segalanya untuk hak setiap orang, di mana pun berada,” tegas Turk.
Israel dan AS Kebakaran Jenggot
Keterpilihan kembali Turk langsung memicu reaksi berang dari Yerusalem Barat dan Washington. Kementerian Luar Negeri Israel tanpa ragu menuding Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB telah kehilangan netralitas dan terperosok ke dalam radikalisme politik yang korup, bahkan menuduh lembaga itu sengaja mengabaikan peristiwa serangan 7 Oktober.
Nada tak kalah pedas dilontarkan utusan Amerika Serikat untuk Manajemen dan Reformasi PBB, Jeff Bartos. Menurutnya, reputasi penegakan HAM di bawah naungan PBB sudah lama tergerus dan keputusan mempertahankan Turk justru makin memperparah krisis kepercayaan tersebut.
“Sistem hak asasi manusia PBB telah kehilangan kredibilitas selama bertahun-tahun, dan Turk telah membawanya ke ambang kematian. Pemungutan suara hari ini seolah merenggut sisa usianya,” kata Bartos.
Departemen Luar Negeri AS bahkan turut menyemprot Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang dinilai sengaja mempercepat proses pemungutan suara. Guterres, yang masa jabatannya bakal habis pada Desember mendatang, memang baru menyurati kelompok-kelompok regional awal bulan ini sebelum mendadak menggelar pemungutan suara hanya dalam hitungan minggu. AS menilai proses kilat ini sebagai bentuk ketidakmampuan dan bobroknya birokrasi di tubuh PBB.
Dukungan Uni Eropa dan Tuntutan Hukum Internasional
Di sisi lain, perwakilan Uni Eropa di PBB justru menyambut hangat kepemimpinan berlanjut Volker Turk. Pihaknya menyatakan siap merapatkan barisan dengan kantor Turk untuk terus mendorong perlindungan hak-hak mendasar warga dunia di tengah makin maraknya konflik geopolitik.
Sebagai figur berlatar belakang hukum internasional, Turk konsisten menekan Israel agar tunduk pada hukum humaniter internasional dan bertanggung jawab penuh atas dugaan kejahatan perang serta genosida di Gaza—sebuah tuduhan yang kini juga makin gencar disuarakan oleh berbagai pakar independen dan organisasi HAM terkemuka di dunia.