Airlangga: Kawasan Industri Jadi Motor Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan penutup dalam Malam Syukuran HUT ke-38 Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) di Jakarta, Jumat (31/7/2026).(Foto: inilah.com/Clara Anna Scholastica)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kawasan industri memiliki peran strategis sebagai motor penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Menurutnya, sektor industri mampu mendorong peningkatan investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat daya saing nasional.

Airlangga mengatakan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta adaptif terhadap hilirisasi, transisi energi, dan transformasi digital, menjadi salah satu kunci untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Hal itu disampaikan Airlangga saat memberikan sambutan penutup dalam Malam Syukuran HUT ke-38 Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

“Kawasan industri menjadi penggerak bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Airlangga.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 129 kawasan industri yang tersebar di 24 provinsi dengan total luas mencapai sekitar 170 ribu hektare. Kawasan-kawasan tersebut menjadi lokasi bagi sekitar 10.400 perusahaan manufaktur dan menyerap sekitar 4,5 juta tenaga kerja.

Pemerintah, lanjut Airlangga, terus memperkuat pengembangan kawasan industri yang didukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai upaya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

Di tengah persaingan investasi global, Airlangga menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai tujuan investasi. Sejumlah negara pesaing mulai menghadapi tantangan berupa meningkatnya biaya tenaga kerja, keterbatasan lahan, hingga kebutuhan energi yang semakin besar.

Ia juga mengutip hasil survei Japan External Trade Organization (JETRO) yang menunjukkan sekitar 70 persen perusahaan Jepang yang berinvestasi di Indonesia mencatatkan keuntungan. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan sejumlah negara tujuan investasi lainnya.

Menurut Airlangga, perkembangan teknologi juga menuntut kawasan industri untuk semakin adaptif terhadap transformasi digital. Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) mendorong meningkatnya kebutuhan akan data berkualitas dan infrastruktur digital, terutama pusat data (data center).

Pemerintah, kata dia, telah mengantisipasi perkembangan tersebut melalui inisiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang mencakup pengembangan ekosistem digital dan AI guna memperkuat integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN.

“Jadi Pemerintah berharap dengan adanya kawasan industri, ini tentu akan menjadi kawasan yang lebih tertata dan ekosistem akan lebih terjaga,” katanya.

Airlangga menambahkan, meningkatnya kebutuhan pembangunan pusat data juga membuka peluang investasi baru bagi Indonesia. Menurut dia, Indonesia memiliki keunggulan berupa ketersediaan lahan, pasokan energi, serta potensi pengembangan energi terbarukan.

“Pengembangan data center membutuhkan dukungan listrik, energi terbarukan, air, lahan, serta konektivitas yang memadai. Peluang Indonesia pada sektor tersebut sangat besar sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal, termasuk melalui percepatan penguatan konektivitas kelistrikan dan penyediaan energi hijau,” ujarnya.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan pemerintah akan terus mendorong pengembangan kawasan industri agar semakin tertata, memiliki ekosistem yang kuat, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah optimistis berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam pengembangan kawasan industri dapat diselesaikan melalui penyempurnaan kebijakan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Sebagaimana pernyataan Bapak Menko, apa yang menjadi persoalan hari ini memang menjadi PR yang perlu diselesaikan, dan banyak negara juga menghadapi hal yang sama. Karena itu, Pemerintah akan terus melakukan debottlenecking kebijakan dan memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder agar dapat segera diatasi. Pemerintah tetap optimis bahwa berbagai tantangan tersebut pasti akan terselesaikan,” kata Haryo.