PKS: Kenaikan Harga Pertamax Semakin Tekan Daya Beli Kelas Menengah

Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza. (Foto: Dok. Universitas Paramadina).

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Handi Risza menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, berpotensi menekan daya beli masyarakat kelas menengah.

Selain itu, Handi menilai, kenaikan harga Pertamax sebesar 32,1 persen bakal mengerek naik konsumsi BBM subsidi yakni Pertalite. Ujung-ujungnya, beban subsidi BBM bakal membengkak.

Dia menyebut, dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi nasional memang kemungkinan relatif terbatas. Karena Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang digunakan kelompok masyarakat tertentu dan memiliki bobot lebih kecil di keranjang inflasi dibandingkan kenaikan harga BBM subsidi.

“Meski demikian, kenaikan hingga 32 persen tetap berpotensi menimbulkan inflasi langsung melalui komponen bensin dan inflasi tidak langsung melalui kenaikan biaya transportasi, logistik, jasa kurir, serta distribusi barang,” ujar Handi kepada inilah.com di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bensin sebesar 0,98 persen (month to month) pernah memberikan andil sekitar 0,04 persen terhadap inflasi umum. Dengan kenaikan harga Pertamax yang jauh lebih tinggi kali ini, dampaknya diperkirakan akan terasa pada periode Juni hingga Juli 2026.

“Dampaknya mungkin tidak sampai menciptakan lonjakan inflasi nasional yang ekstrem karena BBM subsidi tidak mengalami penyesuaian. Namun tetap harus mendapat perhatian pemerintah, karena pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok kelas menengah yang saat ini justru menjadi pihak yang paling terpukul oleh kondisi ekonomi,” tuturnya.

Handi mengingatkan, kenaikan harga Pertamax berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur utama, yakni pelemahan konsumsi rumah tangga dan meningkatnya biaya operasional usaha.

“Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto Indonesia. Karena itu, setiap tekanan terhadap daya beli berpotensi mengurangi laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek,” jelasnya.

Meski demikian, ia menilai dampaknya tidak akan sebesar kenaikan BBM subsidi mengingat pengguna Pertamax diperkirakan hanya sekitar 15–20 persen dari total pengguna BBM nasional. Lebih lanjut, Handi menyebut sektor yang paling rentan terdampak adalah sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi darat.

Selain itu, dia juga menyoroti potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM bersubsidi akibat selisih harga yang semakin lebar. Jika selisih harga mencapai Rp5.000 hingga Rp6.000 per liter, potensi konsumen beralih ke BBM yang lebih murah, menjadi sangat besar.

“Perpindahan kemungkinan terjadi pada pengguna kendaraan pribadi kelas menengah, terutama kendaraan yang masih memungkinkan menggunakan Pertalite,” kata dia.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap konsumsi BBM bersubsidi dan memperbesar beban fiskal negara apabila volume subsidi membengkak.

“Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan agar subsidi tetap tepat sasaran. Jika tidak dikontrol secara ketat, ada potensi volume BBM bersubsidi meningkat signifikan dan menambah tekanan terhadap APBN,” tegasnya.

Handi menegaskan bahwa kenaikan harga Pertamax memang tidak akan mengguncang inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana kenaikan BBM subsidi. Namun besarnya kenaikan harga yang mencapai lebih dari 32 persen tidak dapat dianggap ringan.

“Risiko terbesar justru bukan pada inflasi, melainkan pada pelemahan daya beli kelas menengah dan migrasi konsumsi ke BBM bersubsidi yang pada akhirnya dapat menambah tekanan terhadap APBN,” kata Handi.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu memikirkan insentif yang dapat diberikan untuk transportasi publik, biaya pendidikan, kesehatan, bahkan pengurangan pajak. “Hal ini penting untuk menjaga daya beli dan konsumsi kelas menengah,” pungkasnya.