Gulirkan Skema Swakelola Tipe II, Kementan Kebut Cetak Sawah di Papua Barat

Hamparan persawahan di dataran Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, salah satu lokasi pengembangan program ketahanan pangan. (Foto: ANTARA/Fransiskus Salu Weking).

Kementerian Pertanian (Kementan) menerapkan skema swakelola tipe II, sebagai upaya mempercepat penyelesaian sisa program pencetakan sawah tahun 2025 di Provinsi Papua Barat. Untuk mempercepat target penanaman pada Oktober 2026.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto di Manokwari, Minggu (2/8/2026), mengatakan, penggunaan skema swakelola disesuaikan dengan waktu penanaman yang semakin terbatas sehingga efektivitas pemanfaatan lahan menjadi prioritas utama.

“Kami gunakan swakelola tipe II untuk mengejar penyelesaian sisa pekerjaan, karena jadwal penanaman sudah sangat dekat,” kata Hermanto.

Berdasarkan data Kementan, kata dia, alokasi survei investigasi dan desain (SID) pencetakan sawah di Papua Barat tahun 2025, mencapai 3.369 hektare. Dari jumlah itu, terdapat 2.358 hektare sudah memasuki tahapan kontrak konstruksi.

Penerapan sistem swakelola tipe II bertujuan mendorong percepatan penyelesaian sisa target tahun 2025 sebanyak 1.011 hektare yang tersebar di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak karena hingga kini masih menunggu kontrak konstruksi. “Sisa target tahun 2025 harus diselesaikan. Kami menilai skema swakelola sangat efektif supaya bisa kejar waktu panen tahun ini,” ujarnya.

Menurut dia, keberhasilan program pencetakan sawah membutuhkan dukungan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten di Papua Barat, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan aksi penolakan.

Saat ini, Kementan telah menetapkan alokasi SID Papua Barat tahun 2026 seluas 1.864 hektare yang tersebar di Kabupaten Manokwari 672 hektare, Manokwari Selatan 417 hektare, Teluk Wondama 623 hektare, dan Fakfak 152 hektare.

“Tidak ada lahan yang hak ulayatnya diambil atau dikuasai pemerintah. Program ini bertujuan meningkatkan produksi pangan dan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menginstruksikan seluruh perangkat daerah termasuk pemerintah kabupaten untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar memahami manfaat program ketahanan pangan tersebut.

Keberhasilan program pencetakan sawah tahun 2025 maupun 2026 menjadi modal bagi Papua Barat untuk memperoleh tambahan alokasi kegiatan serupa pada 2027, sehingga dukungan anggaran pemerintah pusat tetap diarahkan ke daerah.

“Supaya anggaran pusat tidak geser ke provinsi lain, maka saya perintahkan semua jajaran di lingkup provinsi dan kabupaten, tingkatkan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat supaya jangan ada yang lakukan aksi penolakan atau pemalangan,” tegas Dominggus.